Sasamboinside.com – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Fihiruddin dengan agenda lanjutan mediasi kembali digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 24 April 2024.
Pimpinan DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, pimpinan dewan dan fraksi selaku tergugat kembali mangkir di persidangan.
Pada agenda mediasi ketiga ini, Fihiruddin diminta menyerahkan penawaran mediasi untuk perdamaian sebagaimana oleh Hakim Mediator Glorious Anggundoro, S.H pada agenda mediasi sebelumnya.
Penawaran mediasi tersebut menekankan adanya permintaan maaf secara terbuka dan hal tersebut sudah sepatutnya dilayangkan mengingat M. Fihiruddin hanya menyampaikan pertanyaan yang kemudian berujung ke meja hijau namun berakhir bebas atau terbukti tidak bersalah.
Kuasa hukum Fihiruddin, Gilang Hadi Pratama berharap dewan dapat bertanggungjawab dan koorperatif memenuhi proses hukum tersebut.
“Kami berharap para anggota legislatif yang merupakan representasi atau wakil dari rakyat hadir pada agenda mediasi dan menindaklanjuti apa yang kami tawarkan mengingat klien kami adalah korban kriminalisasi kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dimana klien kami sempat dilakukan penahanan dan harus menjalani proses penyidikan dan penuntutan,” katanya.
Surat penawaran tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para tergugat.
Kuasa hukum lainnya, Eva Zainora menyatakan dewan seharunya memberikan atensi terhadap kasus tersebut.
“Para pimpinan dan anggota legislatif seharusnya memberikan atensi pada perkara ini karena tidak sedikit anggota legislatif berlatar belakang aktivis artinya tidak menutup kemungkinan kejadian ini juga bisa terjadi kepada mereka,” ujarnya.
“Untuk itu kami berharap ada rasa humanisme kepada para wakil rakyat untuk memberikan atensi terhadap peristiwa yang menimpa klien kami,” sambungnya.
Upaya hukum melalui gugatan dilayangkan melalui pengadilan karena merupakan hak yang diberikan secara hukum untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya.
“Kami berharap Hakim melihat dengan cermat alasan gugatan ini dilayangkan mengingat hakim merupakan wakil Tuhan di negara ini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ada korban lagi,” katanya.
Sasamboinside.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan perlunya mengubah paradigma pengelolaan…
Sasamboinside.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperluas jejaring internasional dalam upaya memperkuat posisi…
Sasamboinside.com — Seorang anak buah kapal (ABK) KMP Athayana, Selasa (30/6/2026) pagi, ditemukan meninggal dunia…
Sasamboinside.com - Direktorat PPA dan PPO Polda NTB kembali mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang…
Sasamboinside.com —Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Senin (29/6/2026), membeberkan hasil pengungkapan tindak pidana pencurian…
Sasamboinside.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mempercepat penyelesaian pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi…