Miq Iqbal Dorong Perikanan NTB Berbasis Data, Tinggalkan Kebijakan Berbasis Asumsi

Sasamboinside.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan perlunya mengubah paradigma pengelolaan perikanan di Nusa Tenggara Barat dari kebijakan yang bertumpu pada asumsi menjadi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).

Menurutnya, kekayaan sumber daya laut hanya dapat dikelola secara berkelanjutan apabila didukung data yang akurat, kolaborasi multipihak, dan tata kelola yang berpihak kepada nelayan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).

Sebagai provinsi yang berada pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores, NTB memiliki potensi kelautan yang sangat besar.

Namun, menurut Gubernur, besarnya potensi tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

“Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik,” ujar Miq Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan bahwa persoalan paling mendasar yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan saat ini adalah masih terbatasnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Akibatnya, berbagai program sering kali tidak memberikan dampak yang optimal.

“Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gubernur mengajak perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga riset, dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem data perikanan yang lebih akurat.

Menurutnya, diperlukan mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan.

Selain penguatan data, Miq Iqbal menegaskan bahwa konsep perikanan berkelanjutan tidak cukup hanya menjaga kelestarian sumber daya laut.

Yang tidak kalah penting adalah membangun ekosistem usaha yang sehat dan saling menguntungkan, mulai dari nelayan, industri pengolahan, hingga rantai pemasaran.

“Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya keberpihakan negara kepada sektor perikanan.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, menurutnya sektor pangan, termasuk perikanan, telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional sehingga layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., menyampaikan bahwa keberadaan WPP 573 dan WPP 713 menjadikan NTB memiliki posisi strategis dalam pengembangan perikanan nasional.

Karena itu, tata kelola perikanan daerah harus diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global.

Ia juga mengapresiasi Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas keberhasilannya mendampingi pengelolaan tuna di WPP 713 hingga memperoleh sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC).

Capaian tersebut menjadi pengakuan dunia bahwa praktik perikanan berkelanjutan di NTB telah memenuhi standar internasional.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan, khususnya percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses BBM bersubsidi.

Mengingat jumlah nelayan di NTB mencapai lebih dari 60 ribu orang, penyelesaiannya akan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota sehingga tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan fondasi tersebut, NTB berkomitmen membangun tata kelola perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing komoditas perikanan, memperkuat kesejahteraan nelayan, serta menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai warisan bagi generasi mendatang. (Ftr)