Sasamboinside.com – Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi), Hasan Masat, angkat bicara terkait rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) yang berniat menutup permanen warung atau kafe tuak di Desa Suranadi dan sekitarnya.
Menurut Pemkab Lobar, penutupan ini didasarkan pada alasan keamanan, ketertiban, serta dugaan praktik prostitusi yang berpotensi menjadi sarang penyebaran HIV/AIDS.
Namun, bagi Hasan, yang akrab disapa Bang Hasan, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berpijak pada sisi negatif tanpa mempertimbangkan dampak lain yang lebih luas.
“Alasan yang disampaikan Pemkab Lobar memang masuk akal. Keamanan dan ketertiban adalah hal penting, begitu juga dengan kekhawatiran soal prostitusi dan HIV/AIDS. Tapi, jangan sampai kita terjebak hanya melihat dimensi buruknya saja,” ujar Hasan dalam pernyataannya, Rabu (26/2/25).
Aktivis senior yang dikenal vokal di isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi ini menekankan bahwa Pemkab Lobar tidak boleh mengabaikan aspek ekonomi masyarakat yang bergantung pada usaha warung tuak.
Hasan menilai, tugas pemerintah daerah bukan hanya menutup masalah, tetapi juga mencari jalan tengah melalui komunikasi, penertiban, pengawasan, dan pembinaan.
“Ajak masyarakat bicara, dengar keluhan dan alasan mereka. Penataan perizinan, pembuatan tata tertib, atau batasan-batasan yang jelas bisa jadi solusi yang lebih bijak ketimbang penutupan permanen,” paparnya.
Ia juga mengingatkan peran penting DPRD, khususnya anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Desa Suranadi dan sekitarnya, untuk turun tangan.
“Teman-teman DPRD seharusnya jadi mediator, menyerap pendapat dan pandangan masyarakat, bahkan melihat langsung keadaan di lapangan,” imbuhnya.
Menariknya, Hasan menyentil soal konteks waktu. Ia menyebut bahwa penutupan warung tuak selama bulan Ramadhan kemungkinan besar akan diterima masyarakat.
“Untuk Ramadhan, semua saya kira setuju untuk tutup. Tapi kalau permanen atau selamanya, saya rasa itu kurang bijak. Masih banyak solusi yang bisa ditempuh Pemkab Lobar,” tegasnya.
Pernyataan Hasan ini menjadi sorotan karena menawarkan sudut pandang yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif.
Ia mengajak semua pihak, pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk duduk bersama mencari titik temu, alih-alih mengambil langkah sepihak yang berpotensi memicu ketegangan sosial.