Sekolah Garuda, Simbol Baru Pengkhianatan Pasal 31 UUD 1945

Oleh: BEM ITSKes Muhammadiyah

Sasamboinside.com – Di tengah gegap gempita jargon “Generasi Emas 2045”, arah pendidikan nasional justru melenceng dari cita-cita konstitusi.

Negara terus berbicara tentang inovasi dan kemajuan, tapi diam di hadapan ketimpangan yang makin menganga.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 jelas berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya, tapi di lapangan, pendidikan telah berubah menjadi komoditas mahal, hak konstitusional itu kini menjadi barang dagangan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu.

Di antara banyak ironi itu, muncul satu simbol baru yang disebut-sebut sebagai kebanggaan nasional, Sekolah Garuda.

Proyek yang digadang sebagai ikon kemajuan dan pemerataan mutu pendidikan ini justru menimbulkan tanda tanya besar, dari mana sumber dananya? Untuk siapa manfaatnya? Bagaimana transparansi pengelolaannya?

Publik tak pernah mendapat jawaban yang jernih. Yang tampak hanya gedung-gedung megah, spanduk dengan kata “unggulan”, dan seremoni peresmian yang menelan biaya besar.

Sementara di pelosok negeri, ribuan sekolah masih berjuang bertahan dengan atap bocor, meja reyot, dan guru honorer yang gajinya kalah dari uang saku pejabat.

Pemerintah berbicara tentang “pemerataan mutu”, tapi kebijakan justru makin memperlebar jarak antara sekolah elit dan sekolah rakyat.

Sekolah Garuda akhirnya menjadi simbol kontras di bawah lambang Garuda yang seharusnya melambangkan keadilan dan kesatuan, tumbuh jurang ketimpangan baru.

Komersialisasi pendidikan kini menjadi wajah baru pengkhianatan terhadap konstitusi.

Ketika negara membiarkan logika pasar mengatur biaya sekolah, yang dikorbankan adalah cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Orientasi pendidikan pun berubah. Sekolah tak lagi menjadi ruang pembentukan karakter dan kesadaran sosial, melainkan pabrik pencetak tenaga kerja siap pakai bagi kepentingan industri.

Pendidikan yang seharusnya membebaskan, kini justru membelenggu.

Pemerintah bangga memamerkan sekolah berlabel “unggulan”, tapi lupa membenahi sistem yang rusak di akar.

Ironinya, di saat fasilitas elite dibangun dengan anggaran besar, anak-anak di pedesaan masih berjalan kilometer demi mengejar hak dasar yang seharusnya dijamin negara.

Belajar dari Jepang: Kesetaraan, Bukan Citra

Jika Jepang membangun bangsanya pasca-Perang Dunia II lewat kesetaraan pendidikan, Indonesia justru sibuk membangun proyek simbolik.

Di Jepang, anak di desa belajar dengan fasilitas yang sama dengan anak di Tokyo, Negara menanggung biaya secara transparan.

Hasilnya, mereka tak butuh “Sekolah Garuda” untuk membuktikan kemajuan.

Indonesia sebaliknya. Kita gemar mengukur kemajuan lewat gedung megah, bukan lewat keadilan sistem.

Sekolah Garuda menjadi cermin bahwa arah reformasi pendidikan kita telah bergeser dari substansi ke citra.

Krisis Kepercayaan

Minimnya transparansi anggaran pendidikan menambah luka lama.

Masyarakat berhak tahu dari mana uang itu datang, berapa yang dikeluarkan, dan ke mana mengalir.

Tapi ruang publik tetap gelap. Program-program besar berjalan tanpa kontrol sosial yang memadai.

Krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan bukan sekadar persoalan teknis.

Ini soal arah moral bangsa, ketika pendidikan dijalankan atas nama proyek, yang hilang adalah nurani konstitusi.

Sebagai bagian dari dunia akademik, BEM ITSKes Muhammadiyah Selong menegaskan, pendidikan bukan bisnis. Negara bukan makelar proyek.

Pendidikan adalah hak rakyat dan negara wajib menjaminnya tanpa syarat.

Reformasi pendidikan sejati hanya bisa dimulai dengan keberanian membuka data, menghentikan komersialisasi, dan mengembalikan pendidikan ke pangkuan rakyat.

Selama anak bangsa masih harus membayar mahal untuk belajar, selama sekolah rakyat tetap terpinggirkan, dan selama transparansi anggaran hanya menjadi ilusi, maka Sekolah Garuda akan terus berdiri sebagai simbol baru dari pengkhianatan terhadap Pasal 31 UUD 1945.

Garuda boleh terbang tinggi di langit, tapi pendidikan sejati seharusnya berpijak di bumi, bersama rakyat yang ingin belajar tanpa takut miskin.