Komisi III DPRD Soroti Status dan Penataan Pelabuhan di Lombok Utara

Sasamboinside.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), M. Indra Darmaji Asmar, ST., menyoroti kondisi pelabuhan di Lombok Utara yang dinilainya belum tertata.

Permasalahan utama terletak pada status pelabuhan yang tidak jelas, antara resmi dan tidak resmi, serta minimnya pemisahan area pelayanan untuk penumpang dan barang.

Indra Darmaji, yang juga politisi Fraksi Partai Golkar, mengungkapkan keprihatinannya usai mengikuti Upacara HUT KLU ke-17 pada Senin (21/7).

Darmaji melihat fungsi pelabuhan di Lombok Utara belum tertata. Tidak saja karena status yang resmi dan tidak resmi, tetapi pemilahan area pelayanan untuk orang dan barang juga tidak jelas.

Menurut Darmaji, Pemerintah Daerah (Pemda) KLU harus segera mengajukan dan memisahkan status pelabuhan untuk penumpang dan barang. Hal ini krusial untuk memastikan kelancaran arus transportasi masyarakat dan wisatawan.

Saat ini, kata dia, fasilitas pelabuhan angkutan laut yang resmi di KLU hanya dimiliki oleh Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Carik.

Ia menekankan pentingnya Pemda untuk segera memetakan area-area yang menjadi titik pelayanan. Pasalnya, lalu lintas transportasi yang tersebar di berbagai titik dan banyak diakses masyarakat mancanegara maupun lokal, harus segera diperjelas statusnya.

“Mengapa statusnya harus jelas, karena pada sarana dan prasarana ini terdapat pelayanan kepada wisatawan, mungkin juga pungutan baik dalam bentuk tiket ataupun beban lain,” papar Darmaji.

“Kita tidak ingin masyarakat terus-menerus beroperasi di area yang tidak memiliki status jelas. Masyarakat harus diberikan kepastian hukum, sehingga penting untuk dimohonkan area-area yang selama ini digunakan untuk bongkar muat penumpang,” imbuhnya.

Sudah menjadi rahasia umum, pelayanan pariwisata di Lombok Utara banyak dilayani melalui pintu masuk pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, atau kerap disebut “pelabuhan tikus”. Titik-titik ini meliputi Kecinan, Teluk Nara, hingga Ombak Beleq di kawasan Pantai Sira.

Darmaji lebih lanjut menyarankan agar Pemda juga mempertegas pola pelayanan dengan memisahkan titik area pelabuhan khusus angkutan orang dan area pelabuhan khusus angkutan barang.

Meskipun titik-titik pelayanan ini belum berstatus resmi, setidaknya Pemda harus memiliki inisiatif untuk menata agar pelayanan angkutan memberi kenyamanan kepada wisatawan.

“Walaupun status resmi pelabuhan masih belum ada, tapi Pemda juga tidak bisa membiarkan sepanjang jalur pantai sebagai area bongkar muat. Yang kita khawatirkan, jangan sampai muncul konflik horisontal oleh karena, misalnya pemilik lahan pinggir pantai keberatan karena lahannya digunakan untuk bongkar muat,” ujarnya.

Darmaji juga melihat adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang. Hingga saat ini, hanya area Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Carik yang secara resmi membolehkan pemerintah daerah memungut jasa dermaga dan jasa tambat kapal sesuai kapasitas Gross Ton.

“Termasuk menjadi bahan pertanyaan kita, bagaimana status retribusi yang ditarik apabila itu terlanjur dilakukan sedangkan titik operasi armada berada di pelabuhan atau dermaga ilegal?” tanyanya.

Ia menegaskan, tidak adanya pelabuhan resmi justru memunculkan lahirnya jalur tikus. “Sehingga roh (dinas) Perhubungan di situ, bukan malah membuat jalur tikus baru,” tandas Darmaji. (May*)