Peristiwa

Dir LSM NCW Minta Polda NTB Usut Tuntas Kasus Pendopo 1 Bupati Loteng

Lombok Tengah, NTB – Belum adanya kejelasan terkait kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah, yang sudah dilaporkan NTB Corruption Watch (NCW), hingga hari ini masih menjadi pertanyaan semua pihak.

Dimana sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri melimpahkan dan menyerahkan berkas dugaan korupsi tersebut ke pihak Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda NTB.

“Berkas pelimpahan dugaan korupsi Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah tersebut dalam bentuk surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomor 20/III/RES.3.5/2022/Tipikor dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri, di tanda tangani Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kombes Pol. Arief Adiharsa.” ujar Dir NCW (NTB Corruption Watch) Fathurrahman melalui pesan tertulisnya (23/8/22).

Pihaknya pun kembali mempertanyakan kasus dugaan Mark Up Pembangunan Pendopo Bupati Lombok tengah itu. Pasalnya, hingga hari ini belum ada informasi jelas dari pihak Kepolisan Polda NTB terkait proses penyelidikan kasus ini.

Fathurrahman mengatakan, sebelumnya NTB Corruption Watch (LSM NCW) dengan Nomor: 035/LSMNCW/XI/2021 tanggal 8 November 2021 lalu telah melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan Daerah pada Dinas PUPR Lombok Tengah dalam Kegiatan Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah ke Bareskrim Polri.

Dimana, menurut Fathurrahman, dalam pagu anggaran pembangunan pendopo Bupati LombokTengah tersebut senilai Rp. 13.270.110.030, pada tahun anggaran 2019, yang bersumber dari dana APBD terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah senila Rp. 1.087.306.580,.

“Artinya, jumlah yang terbayarkan kepada pihak ketiga melebihi jumlah progres fisik yang semestinya.” sebut Fathurrahman.

“Kasus ini sudah hampir satu tahun berjalan, bila Polda NTB tidak serius mengatensi permasalahan ini dan tidak ada kejelasan dalam menjalankan proses dari kasus ini, maka kami NCW sudah siap untuk membawa laporan ini untuk kami tindaklanjuti ke KPK.” ancamnya. (Pe***)

SaSaMbo Inside

Recent Posts

Gubernur Iqbal Tetapkan UMP NTB 2027 Sebesar Rp2,92 Juta

Sasamboinside.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)…

5 jam ago

Forum Mahasiswa Pringgarata (FMP) Dorong Mahasiswa Lebih Produktif Menulis Karya Ilmiah

Sasamboinside.com – Kemampuan menulis karya tulis ilmiah (KTI) masih menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswa. Padahal,…

8 jam ago

Dari Bandara hingga Pelosok Desa, Polisi Gencarkan Pencegahan TPPO di Lombok Tengah

Sasamboinside.com – Kepolisian Resor Kota Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak…

9 jam ago

Belajar dari Bandung, Lombok Tengah Genjot Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi

Sasamboinside.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat…

9 jam ago

Iming-iming Kerja ke Luar Negeri Berujung TPPO, 7 Orang Jadi Tersangka

Sasamboinside.com – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengintensifkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang…

9 jam ago

Dari Sekolah untuk Kendalikan Inflasi, BESTI Loteng Mulai Berbuah Hasil

Sasamboinside.com – Program Bersama Siswa Tanam Cabai Atasi Inflasi (BESTI) yang digagas Pemerintah Kabupaten Lombok…

10 jam ago