Sasamboinside.com – Kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan serius dari DPRD.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat jalannya program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Lalu Wawan Adiyatma SR, menegaskan pentingnya segera mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong di beberapa dinas.
Menurutnya, keberadaan kepala dinas sangat menentukan arah kebijakan serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Wawan menyebutkan, kekosongan jabatan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kami berharap Bupati Loteng dapat segera menempatkan pejabat yang kompeten di posisi-posisi yang kosong. Ini untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana dan tidak terganggu oleh masalah administrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, setiap kepala dinas memiliki peran penting dalam mengatur jalannya kegiatan di instansi masing-masing, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
Jika posisi tersebut kosong terlalu lama, maka koordinasi dan pengambilan kebijakan di tingkat dinas bisa terganggu.
Selain itu, Wawan juga menekankan bahwa pengisian jabatan harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitas pejabat yang akan ditempatkan.
Hal ini penting agar kinerja pemerintah daerah dapat berjalan optimal.
“Jika ada kekosongan, maka proses pengambilan keputusan bisa terhambat dan itu berisiko terhadap kinerja pemerintahan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai persoalan ini tidak sekadar menyangkut jabatan struktural, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Struktur organisasi yang jelas dan lengkap dinilai akan membantu setiap dinas menjalankan program secara lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, DPRD juga meminta Bupati Lombok Tengah segera melakukan evaluasi terhadap dinas-dinas yang mengalami kekosongan jabatan.
Proses tersebut diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar menghasilkan pejabat yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berharap Bupati mampu mengambil langkah cepat,” tegasnya.
Menurut Wawan, jika kondisi kekosongan jabatan ini dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Lombok Tengah.
Oleh karena itu, langkah cepat dari pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.