Sasamboinside.com – H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam sidang paripurna DPRD, Senin (23/02/2026).
Empat regulasi tersebut menyasar sektor krusial: jaminan sosial ketenagakerjaan, penyertaan modal BUMD, perizinan berusaha, serta insentif investasi.
Dalam penjelasannya, Pathul menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyinkronkan seluruh masukan fraksi agar regulasi yang disusun benar-benar implementatif dan berorientasi pada kemanfaatan publik.
“Seluruh catatan dan masukan fraksi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kita ingin regulasi ini tidak hanya normatif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” tegasnya.
BPJS Tak Hapus Bansos, Fokus Kurangi Kemiskinan Struktural
Terkait Ranperda jaminan sosial ketenagakerjaan, Bupati memastikan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menghapus bantuan sosial bagi masyarakat yang penghasilannya masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Menurutnya, perlindungan sosial justru akan diperkuat melalui pembentukan tim kepatuhan lintas instansi. Tim ini bertugas memastikan pekerja, baik sektor formal maupun informal, terlindungi dalam sistem jaminan sosial.
“Ini bagian dari upaya kita membangun jaring pengaman sosial yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menekan kemiskinan struktural di Lombok Tengah,” ujarnya.
Modal BUMD Rp160 M, Dividen Rp12,9 M per Tahun
Di sektor ekonomi, pemerintah melaporkan total penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini mencapai Rp160 miliar. Dari angka tersebut, kontribusi dividen rata-rata yang disetorkan ke kas daerah mencapai Rp12,9 miliar per tahun.
Pathul memastikan seluruh BUMD dalam kondisi sehat dan produktif. Pengawasan pun akan diperketat melalui evaluasi kinerja yang lebih transparan dan terukur.
“BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan beban. Karena itu pengawasan dan evaluasi akan terus kita perkuat,” katanya.
Perizinan Didigitalisasi, Tutup Celah Maladministrasi
Ranperda perizinan berusaha juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah menargetkan penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi sistem perizinan. Langkah ini dinilai penting untuk memangkas proses berbelit sekaligus menutup ruang praktik maladministrasi.
Dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis digital, iklim usaha di Lombok Tengah diharapkan semakin kompetitif dan ramah investasi.
Insentif Selektif, Prioritaskan Serap Tenaga Kerja Lokal
Sementara itu, pemberian insentif fiskal dan kemudahan investasi akan dilakukan secara selektif. Pemerintah hanya akan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja lokal dan patuh terhadap tata ruang.
Strategi tersebut, kata Pathul, merupakan bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.
“Kita ingin investasi yang masuk benar-benar berdampak pada masyarakat lokal, membuka lapangan kerja, dan tetap menjaga keseimbangan tata ruang,” tegasnya.
Keempat Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan jangka panjang dalam mewujudkan visi Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH). Pemerintah dan DPRD pun didorong terus bersinergi agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga kuat dalam implementasi di lapangan.
