LOMBOK UTARA, sasamboinside.com – Masyarakat Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah daerah terkait krisis air bersih yang semakin parah.
Warga menuntut Bupati Lombok Utara untuk segera menyelesaikan masalah ini atau mempertimbangkan pengunduran diri jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Menurut Zainur, salah seorang warga Dusun Gili Meno, pemerintah telah gagal total dalam memberikan solusi konkret.
Ia menyayangkan kinerja pemerintah yang seolah-olah memprioritaskan kepentingan investor di atas kesejahteraan warga.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur saja daripada menyiksa warga seperti ini. Kami, warga Gili Meno, khususnya Dusun Gili Indah, sangat tersiksa dengan kondisi yang ada,” ujar Zainur, Sabtu (26/10/2024).
Zainur mengungkapkan bahwa pemerintah terkesan diatur oleh investor, sehingga tak mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai seharusnya pemerintah berperan mengendalikan investor, bukan sebaliknya.
“Padahal, pemerintah yang seharusnya memegang kendali atas daerah ini. Kami sangat menyayangkan pemerintah seolah-olah diatur investor. Seharusnya pemerintah yang mengatur investor demi kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Kehadiran PT TCN, yang ingin menyediakan air bersih melalui metode pengeboran, semakin memperkeruh situasi.
Warga Gili Meno menolak metode pengeboran ini karena khawatir akan merusak lingkungan bawah laut yang merupakan aset utama pariwisata di daerah tersebut.
“Kami menolak PT TCN bukan tanpa alasan. Kami khawatir lingkungan bawah laut rusak, padahal itu adalah aset utama kami dalam sektor wisata,” ujar Zainur.
Penolakan ini juga dipicu oleh perbedaan sikap pemerintah terhadap PT TCN dengan PT BAL, yang sebelumnya menyalurkan air bersih dengan metode serupa.
Menurut Zainur, pemerintah tampaknya lebih mendukung PT TCN, meskipun metode yang digunakan perusahaan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan.
“Apa bedanya PT BAL dengan PT TCN? PT BAL sudah menyalurkan air bersih buat masyarakat Gili Meno, tapi seakan dihalangi. Sementara PT TCN malah diizinkan beroperasi dengan metode serupa,” tandasnya.
Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, menjelaskan bahwa upaya pemerintah mengirimkan air dari daratan tidak berjalan efektif.
Faktor cuaca buruk yang berlangsung selama tiga bulan terakhir semakin memperparah situasi, dengan angin barat daya menghambat proses droping air ke wilayah Gili Meno.
“Sudah tiga bulan musim angin barat daya, sehingga droping air jadi tidak efektif. Bahkan, ada warga yang tidak mendapat giliran air karena harus berebut,” ungkap Masrun.
Situasi ini diperparah dengan adanya keluhan dari pemilik kapal yang digunakan untuk droping air, yang belum menerima pembayaran dari pemerintah sejak Oktober.
Menurut Masrun, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani krisis air bersih di Gili Meno.
Kondisi ini menyebabkan konflik antar warga yang berebut jatah air yang tak mencukupi.
Warga Gili Meno menganggap solusi terbaik adalah pengadaan air pegunungan melalui pipa bawah laut dari Gili Air.
Pada tahun 2021, program ini pernah diajukan oleh PDAM, namun terhenti tanpa alasan yang jelas, meskipun telah melalui proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Sayangnya, program tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas, padahal proses AMDAL sudah dijalankan,” terang Masrun.
Dikatakannya, jika penyaluran pipa bawah laut itu akan dilakukan, meskipun pasokan air mungkin memiliki tekanan yang rendah, Masrun menegaskan bahwa masyarakat siap menampung air tersebut melalui tandon.
“Daripada sekarang, lingkungan rusak dan air yang ada pun asin. Kami di Gili Meno sangat memperhatikan lingkungan, tetapi kondisi air benar-benar darurat,” ujarnya.
Warga berharap agar solusi ini diutamakan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Mewakili warga, Masrun menyampaikan ketidakpuasan mereka atas sikap pemerintah yang malah menanyakan solusi kepada rakyat.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah air, bukan meminta masyarakat mencari solusi sendiri.
“Aneh kalau pemerintah bertanya ke rakyat seperti itu. Pemerintah itu yang seharusnya memberi solusi, bukan rakyat yang disuruh mencari solusi,” tegas Masrun.
Sebagai penyumbang pendapatan daerah dari sektor pariwisata, warga Gili Meno berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk solusi permanen, seperti pipa bawah laut dari Gili Air.
Warga juga meminta agar pemerintah daerah dan provinsi mempertimbangkan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Lombok Utara.
“Harapan masyarakat Gili Meno bagaimana Pemda maupun Pemprov bisa menganggarkan pipa di bawah laut ini agar diprioritaskan, karena kami ini adalah penyumbang pendapatan daerah terbesar di Lombok Utara,” tutup Masrun.