Sasamboinside.com — Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Abul Chair, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2026 di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (15/7/2026).
Dalam sambutannya saat membacakan arahan Gubernur NTB, Abul Chair menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas program sertifikasi tanah.
Menurutnya, reforma agraria memiliki tujuan yang lebih luas, yakni menghadirkan keadilan melalui penataan aset, penataan akses, hingga penyediaan permodalan bagi masyarakat.
“Ketika disebut reforma agraria, jangan sampai yang terbayang di benak kita hanya masalah sertifikat. Sertifikasi itu hanya sebagian saja. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah penataan akses, penataan modal, serta penataan fungsi untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujar Abul Chair.
Ia menjelaskan, persoalan agraria hingga kini masih menjadi tantangan besar, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah, maupun instansi lainnya masih kerap terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian yang cepat, adil, dan berkelanjutan.
Karena itu, keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengurai berbagai persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan.
Abul Chair berharap Rapat Koordinasi GTRA Tahun 2026 tidak hanya menjadi agenda rutin atau kegiatan seremonial.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komitmen nyata dalam menyelesaikan konflik agraria yang ada di NTB.
“Saya berharap rapat hari ini tidak berhenti pada penyampaian materi atau penandatanganan berita acara semata. Yang lebih penting adalah lahirnya komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara cepat, adil, dan kolaboratif. Kita hilangkan ego sektoral, karena yang kita kejar bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian dan manfaat nyata,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda NTB juga menitipkan perhatian khusus terhadap penataan kawasan destinasi wisata Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Menurutnya, penataan kawasan tersebut menjadi pekerjaan penting karena berkaitan dengan kepastian status tanah, keberlangsungan usaha masyarakat, aset pelaku pariwisata, hingga status kawasan hutan yang sebagian telah dimanfaatkan oleh warga.
Ia berharap forum GTRA mampu memberikan masukan dan solusi yang komprehensif agar penataan kawasan wisata unggulan NTB tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.
Menutup arahannya, Abul Chair mengajak seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di NTB.
Tidak ada Respon