Sasamboinside.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Lombok Tengah kembali mengkritisi kekosongan sejumlah jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu penyebab lambannya progres pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani mengatakan, persoalan lambannya pekerjaan pemerintah bukan kali pertama ditemukan.
Bahkan, pihaknya berulang kali menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat paripurna DPRD.
“Seperti yang telah kami ungkap berkali-kali dalam rapat paripurna, kita selalu menemukan progres kerja yang masih saja lambat pada setiap pelaksanaan program kegiatan,” kata Wirman saat membacakan pemandangan umum Fraksi NasDem terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026, yang digelar di kantor DPRD setempat, kemarin.
Menurutnya, pola pekerjaan yang cenderung menumpuk di akhir tahun dapat berdampak terhadap kualitas pekerjaan.
Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya mampu mengantisipasi persoalan tersebut sejak awal agar program berjalan sesuai target dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
“Kami kemudian menjadi bertanya, apa sebenarnya situasi yang terjadi di OPD sehingga hal tersebut selalu berulang?” ujarnya.
Wirman menduga lambannya progres pekerjaan tersebut tidak terlepas dari masih adanya sejumlah jabatan pimpinan maupun pejabat pada OPD yang kosong.
Fraksi NasDem, lanjutnya, sebelumnya telah berkali-kali mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan pengisian jabatan yang kosong.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelaksanaan program berjalan normal sehingga pelaksanaan program kerja juga tidak terhambat dan melambat.
Namun, hingga kini persoalan tersebut dinilai masih tersendat. Kondisi itu bahkan membuat Fraksi NasDem melontarkan pertanyaan tajam kepada pemerintah daerah.
“Apakah pemerintah sedang tidak mempercayai SDM-nya sendiri untuk mengisi jabatan-jabatan di OPD?” kata Wirman.
Ia juga mempertanyakan apakah sumber daya manusia yang dimiliki Lombok Tengah masih dianggap belum kredibel dan belum mampu mengemban tugas sesuai spesifikasi jabatan yang tersedia.
“Apakah SDM kita masih dianggap tidak kredibel dan dipandang belum mampu mengemban tugas-tugas pada spesifikasi jabatan?” ujarnya.
Meski melontarkan pertanyaan keras, Wirman berharap persoalan tersebut bukan disebabkan oleh ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan SDM lokal.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kendala yang menyebabkan pengisian jabatan OPD belum berjalan maksimal.
“Kami berharap bukan ini pertanyaan sebenarnya. Tapi penjelasan terkait hal tersebut bisa membuka kotak yang dapat menjabarkan jika ada kendala yang dihadapi saat harus membuat keputusan. Seharusnya ini bisa kita pecahkan bersama,” tegasnya
Tidak ada Respon