Membangkang Perintah Partai, Ketua DPC PPP di NTB Terancam di-PLT-kan

Sasamboinside.com – Ketegangan internal Partai Persatuan Pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memanas.

Sejumlah Ketua DPC disebut-sebut mulai terang-terangan “membangkang” terhadap instruksi partai terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).

Sikap ini bukan tanpa konsekuensi, ancaman penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) kini mengintai.

Sekretaris DPW PPP NTB, Sitti Arry, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menilai penolakan yang terjadi, termasuk di Kota Bima, tidak akan menggoyahkan langkah partai.

“Terkait Kota Bima yang menolak Muscab itu sah, tidak masalah. Dan saya sampaikan juga bahwa beliau sudah tidak memiliki posisi tawar, karena mereka sudah dua periode menjabat ketua DPC dan tidak duduk menjadi anggota DPR. Jadi tidak ada yang dipertaruhkan disitu. Dan di Kota Bima saja zonk kursinya,” tegasnya.

“Jadi saya rasa tidak ada kerugian bagi mereka kalau Muscab ini tetap jalan,” tambahnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan Muscab bukan keputusan sepihak daerah, melainkan perintah langsung dari pusat yang wajib dijalankan.

DPW, kata dia, hanya menjalankan mandat organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Dikatakan Arry, batas waktu pelaksanaan Muscab paling lambat 20 April. Jika tetap tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya jelas akan di PLT-kan.

“Kalau tidak dilaksanakan, maka kita akan PLT-kan,” jelas anggota DPRD Dapil 8 itu.

Sitti Arry juga menegaskan bahwa fenomena penolakan ini bukan hanya terjadi di satu daerah.

Sejumlah DPC lain seperti Kabupaten Lombok Utara, Dompu dan Sumbawa disebut memiliki pola serupa yang dipimpin oleh figur lama yang sudah dua periode menjabat dan tidak lagi memiliki kursi legislatif.

“Jadi kalau mereka menolak, ya silakan saja berargumen. Tapi secara politik, mereka juga tidak dalam posisi yang dirugikan,” sindirnya.

Sementara itu, roda Muscab tetap bergulir tanpa menunggu pihak yang menolak.

Disebutkan Arry, beberapa daerah telah sukses melaksanakan agenda tersebut, di antaranya Kota Mataram, Lombok Tengah, serta Kabupaten Bima.

“Besok Sabtu Insyaallah Lombok Barat, Senin Sumbawa. Dan kemarin Kabupaten Bima. Untuk yang lain, kalau masih tidak melaksanakan, akan kami usulkan untuk di-PLT-kan,” jelasnya.

Langkah tegas pun sudah disiapkan. DPW akan merekomendasikan ke DPP untuk mengeluarkan SK PLT bagi DPC yang membangkang.

Setelah itu, tambah Arry, kepanitiaan Muscab akan diambil alih langsung oleh DPW.

“Kalau tetap tidak mau melaksanakan Muscab, maka kepanitiaan akan diambil alih DPW,” pungkasnya.