Lombok Tengah, NTB – Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Lombok Tengah membantah penggunaan ijazah palsu oleh kades terpilih Desa Selong Belanak pada Pilkades 2022 yg di gelar secara serentak di Kabupaten Lombok Tengah beberapa waktu lalu.
Hal tersebut diberitakan setelah salah satu calon dalam Pilkades Desa Selong Belanak dan LSM melakukan gugatan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan kades terpilih dalam Pilkades tersebut.
Saiful Muslim selaku ketua FKPKBM Lombok Tengah menepis semua dugaan bahwa Kades terpilih menggunakan ijazah palsu. Selain itu, dia juga mengatakan merasa terusik dengan dugaan-dugaan tersebut.
“Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu yang diduga oleh saudara Sayuti sebagai Kades yang kalah di Selong belanak kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh ketua LSM alarm NTB” kata Saiful kepada Sasamboinside.com saat dijumpai dirumahnya, Kamis (28/09/2022).
Saiful menerangkan bahwa semua dugaan yang dilayangakn tidak benar adanya, ijazahnya tersebut asli, di terbitkan oleh Kementerian yang disalurkan lewat Dinas Pendidikan dan itu dibuktikan dengan berita acara serah terima blanko ijazah oleh dinas kepada lembaga atau satuan PKBM.
“jadi jumlah ijazah yang diterima dengan diserahkan oleh Dinas yaitu sejumlah 13 sesuai dengan jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus. Sebenarnya peserta yang terdaftar di PKBM sekolah rakyat itu 18 orang tapi yang hadir mengikuti ujian adalah 13 orang termasuk Kades terpilih atas nama Kadir Jaelani. Jadi kami juga sudah punya bukti yang kami print out dari Dapodik, itu adalah asli nomor induk siswa nasional nya milik saudara Kadir Jaelani” Terang Saiful.
Saiful mengungkapkan supaya menghentikan tindakan tindakan yang dapat memicu perpepecahan pada masyarakat Desa Selong Belanak dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersatu membangun Desa menjadi Desa wisata yang aman dan kondusif.
“Mohon sekali lagi kepada saudara Sayuti untuk menghentikan aksi-aksi yang sifatnya bisa memicu perpecahan di masyarakat desa Selong belanak. Mari ajak warga masyarakat kita untuk bersatu untuk membangun Desa supaya menjadi Desa wisata yang lebih maju dan terkesan aman serta kondusif,” ujar Saiful.
Selain itu, Saiful sekaligus ketua Komunitas Pemerhati Pembangunan Desa (KPPD) juga menyampaikan permohonan kepada Bupati Lombok Tengah supaya memberi teguran kepada Sayuti yang sudah kembali menjadi PNS dibawah naungan kementerian pariwisata agar tidak membuat aksi-aksi serupa dan kembali melaksanakan tupoksinya sebagai PNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.
“Saya mohon kepada Bapak Bupati Lombok Tengah yang namanya manusia mungkin ada salah atau lupa mohon diingatkan kepada saudara Sayuti yang saat ini sudah kembali ke relnya menjadi PNS, jadi mohon untuk diingatkan supaya tidak mengadakan aksi-aksi semacam ini silakan fokus untuk melaksanakan tupoksinya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah,” tutupnya.