Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Sambangi Bupati Lombok Tengah, Bahas Optimalisasi Pajak

Sasamboinside.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya, melanjutkan agenda koordinasi pajak dengan bertemu Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, Senin (15/9/2025).

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut setelah sebelumnya Samon bersilaturahmi dengan Bupati Lombok Timur, dalam rangka memperkuat sinergi antara DJP dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas potensi ekonomi strategis yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Sektor pertanian masih menjadi perhatian utama mengingat perannya sebagai penopang ekonomi masyarakat.

Selain itu, sektor perhotelan dan restoran juga disorot, sejalan dengan perkembangan pesat pariwisata di kawasan Mandalika dan sekitarnya.

Samon menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah daerah dan DJP, terutama dalam pemanfaatan data untuk menggali potensi pajak secara lebih akurat.

Ia juga memperkenalkan inovasi terbaru DJP, yakni aplikasi Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan modern yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempercepat layanan.

“Melalui kerja sama dan pertukaran data dengan pemerintah daerah, kita bisa menggali potensi pajak secara lebih akurat dan adil. Aplikasi Coretax juga akan menjadi jembatan bagi peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi,” ujar Samon.

Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, menyambut baik langkah tersebut.

Ia menyatakan kesiapan Pemkab Lombok Tengah untuk mendukung upaya DJP, khususnya dalam mengamankan penerimaan pajak dari sektor potensial.

“Kami siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah DJP, termasuk memfasilitasi kebutuhan dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor hotel, restoran, hingga pertanian,” kata Pathul Bahri.

Di akhir pertemuan, baik DJP maupun Pemkab Lombok Tengah berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata di wilayah Nusa Tenggara.