Kapolres Lobar Turun Langsung Pantau SPBU di Lombok Barat, Pendistribusian BBM Bersubsidi Masih Normal

Lombok Barat, NTB – Kapolres Lombok Barat, Polda NTB AKBP Wirasto Adi Nugroho, SIK turun langsung mengecek perkembangan situasi terkait rencana penyesuaian terhadap harga BBM.

Dalam kegiatan ini, Kapolres mengungkapkan bahwa pengecekan sekaligus memonitor di tiap-tiap SPBU yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (3/9/2022).

“Monitor ini berkaitan dengan antisipasi rencana penyesuaian terhadap harga BBM oleh Pemerintah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Barat,” ungkapnya.

Selain melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak pertamina di SPBU Gerung ini, sekaligus mengecek kesiapan personel pengamanan.

“Personel pengamanan yang beberapa hari ini melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), kita tempatkan di tiap-tiap SPBU. Tugasnya untuk melakukan pengamanan, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak SPBU,” jelasnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran kemudian juga ketersediaan dan juga peruntukan daripada BBM tersebut.

“Tujuannya adalah menjelang rencana penyesuaian harga BBM dari Pemerintah ini, situasi yang kita lihat saat ini sudah kondusif, tidak ada antrean yang Panjang dalam beberapa hari ini,” tandasnya.

Dari hasil pemantauan, semua terlayani dengan baik walau memang ada antrean-antrean terkait dengan pengunaan aplikasi, sehingga mempengaruhi proses pelayanan dan kecepatannya.

“Tetapi sejauh ini setelah saya berkoordinasi dengan pihak Pertamina, baik dari stok atau ketersediaan semuanya mencukupi untuk BBM di Kabupaten Lombok Barat,” ucapnya.

Terkait dengan punic buying masyarakat, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi, berdasarkan dari hasil pemantauan anggotanya di 11 SPBU di kabupaten Lombok Barat.

“Setiap hari melaporkan perkembangan situasi di SPBU, terkait dengan punic buying sampai saat ini belum ada, masih normal. Masyarakat membeli kebutuhan BBM sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.

Kapolres juga meminta kepada pihak SPBU, agar jangan sampai ada pelanggaran dan penyelewengan terkait dengan BBM bersubsidi ini.

“Karena ini untuk kepentingan masyarakat umum, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk keuntungan pribadi,” lugasnya.

Menurutnya, inilah peran personel yang telah menempatkannya di SPBU hingga pemerintah mengumumkan rencana penyesuaian harga BBM tersebut.

Sementara itu, pengelola SPBU Gerung Muhammad Sofian menjelaskan secara rinci terkait dengan pengisian BBM bersibsidi di SPBU Gerung.

“Setiap kendaraan yang akan mengisi BBM bersubsidi seperti sepeda motor, pertama menginput plat nomor kendaraan, kemudian ada scan barcode di masing-masing SPBU,” ungkapnya.

Kemudian menginput jumlah pembelian oleh konsumen, kemudian baru bisa melakukan pengisian BBM bersubsidi ini.

“Lain halnya dengan kendaraan roda empat atau lebih, itu memiliki barcode tersendiri, bisa mendapatkannya dari Website my pertamina. Atau bisa juga mengaksesnya langsung di website melalui subsidi tepat,” jelasnya.

Nantinya akan diberikan langkah-langkah pendaftaran, dari pihak SPBU sendiri juga akan membantu terkait dengan pendaftaran ini.

“Apabila langkah-langkah ini telah dilaksanakan, maka nanti akan mendapat verifikasi dari Pertamina Pusat,” katanya.

Menurutnya langkah ini memiliki output positif, agar BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

“Bila masih menggunakan system manual, tentunya sangat rentan penyalahgunaan atau celah-celah untuk mengeruk keuntungan terhadap BBM bersubsidi ini. Per 1 sepetember 2022 ini, kecuali petani, nelayan, juga harus mendaftarkannya atau mempunyai barcode,” terangnya.

Akan tetapi khusus untuk petani dan nelayan, pihaknya masih membantu dan menoleransinya.

“Melalui pertanggungjawaban surat rekomendasi atau table untuk surat kendalinya. Disitu tercantum identitas sekaligus NIK,” tutupnya.