Dewan Ungkap Lombok Tengah Kelebihan Guru Hingga Ribuan

Sasamboinside.com – DPRD Lombok Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD untuk membedah secara terbuka status, jumlah, hingga masa depan tenaga honorer di daerah Lombok Tengah.

Rapat berlangsung antara Komisi I dan Komisi IV DPRD Lombok Tengah bersama BKPSDM, Inspektorat, Dinas Pendidikan, BKAD, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Praya, Bagian Organisasi Setda, serta Bagian Hukum Setda, Senin, 12/01/26.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, usai rapat mengatakan RDP ini digelar untuk memastikan arah kebijakan pemerintah daerah terhadap para tenaga honorer yang selama ini menggantungkan nasib di lingkungan Pemkab Lombok Tengah.

“Kami membedah beberapa persoalan pokok terkait honorer di Lombok Tengah. Pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi Setda akan bersurat terkait honorer yang ada. Ini langkah awal untuk memastikan ke depan tenaga honorer bisa tetap mengajar dan mendapat kepastian kerja,” ujar Syamsul Hadi.

Dalam pemaparan tersebut, sejumlah angka dan data dibuka ke publik.

Syamsul Hadi menjelaskan, jumlah lembaga pendidikan di Lombok Tengah saat ini terdiri dari 117 TK, 572 SD, dan 88 SMPN.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan guru di semua jenjang mencapai 7.158 orang.

Namun pasca pengangkatan PPPK paruh waktu, jumlah guru justru menjadi 8.136 orang, atau kelebihan sekitar 1.005 guru.

Selain itu, total pegawai di Dinas Pendidikan terdiri dari 3.163 PNS, 3.472 PPPK, dan 1.528 PPPK Paruh Waktu, sehingga totalnya mencapai 8.163 pegawai.

Adapun jumlah tenaga honorer terakhir yang terdata mencapai 1.489 orang. Rinciannya yaitu 715 guru, 155 tenaga di Dinas Kesehatan, 202 di RSUD Praya, dan 417 tenaga teknis yang tersebar di berbagai OPD.

Dari sisi data nasional, sebanyak 715 guru tercatat dalam Dapodik Kementerian Pendidikan, yang saat ini sedang dipastikan keterkaitannya dengan data BKN dan Kementerian PAN-RB.

Dari jumlah tersebut, 54 orang sudah bersertifikasi, terdiri dari 13 guru TK, 31 guru SD, dan 10 guru SMP.

Syamsul Hadi menegaskan, DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi para tenaga honorer untuk menyampaikan masukan.

“Saya mengundang semua tenaga honorer. Jika punya pendapat, ide, gagasan, fakta, atau data, segera berbagi dengan kami di Komisi I dan Komisi IV DPRD Lombok Tengah,” tegasnya.