Sasamboinside.com – Proyek revitalisasi SDN 6 Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang menelan anggaran lebih dari 1 miliar, kini menuai sorotan.
Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material konstruksi mencuat, terutama pada penggunaan rangka baja kanal.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan proyek yang bersumber dari uang negara tersebut.
Berdasarkan informasi awal yang diterima, material kanal yang semestinya menggunakan ukuran 0,75 diduga justru diganti dengan ukuran 0,25.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar menyangkut perbedaan ukuran material.
Lebih jauh, hal itu menyangkut kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah ditetapkan.
Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar, setiap material yang digunakan semestinya memenuhi standar perencanaan.
Terlebih, bangunan yang dikerjakan merupakan fasilitas pendidikan yang akan digunakan oleh para siswa.
Ketua LI TIPIKOR NTB, Sapari, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, segera turun tangan memeriksa proyek tersebut.
Menurut dia, pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas melihat kondisi fisik bangunan.
APH juga perlu mencocokkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta gambar perencanaan dengan material yang benar-benar digunakan di lapangan.
“Harus diperiksa jenis, ukuran, dan ketebalan kanal yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis atau justru terjadi pengurangan kualitas material,” kata Sapari.
Selain material, sambung Sapari, pemeriksaan juga perlu menyasar kualitas pemasangan, kekuatan konstruksi, serta pertanggungjawaban pihak pelaksana dan konsultan pengawas.
LI TIPIKOR NTB bahkan meminta agar bagian pekerjaan yang terbukti tidak sesuai spesifikasi dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai ketentuan teknis.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar menghasilkan bangunan sekolah yang layak dan aman digunakan.
Sapari menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dari instansi terkait.
Ia juga meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, proyek revitalisasi sekolah bukan sekadar persoalan menyelesaikan pembangunan dan menghabiskan anggaran.
Ada kualitas bangunan dan keselamatan siswa yang harus menjadi prioritas.
“Uang negara diatas satu miliar harus dipertanggungjawabkan. Keselamatan siswa dan kualitas bangunan tidak boleh dikorbankan,” pungkas Sapari.
Tidak ada Respon