Sasamboinside.com — Fraksi Partai NasDem DPRD Lombok Tengah menyoroti sejumlah persoalan layanan publik yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Fraksi NasDem mendorong agar persoalan layanan publik tidak hanya ditangani secara sektoral oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi menjadi program bersama yang disinergikan lintas dinas.
Salah satu yang kembali didorong adalah usulan pemasangan satu meteran listrik (KWh meter) untuk setiap dusun.
Usulan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan penerangan masyarakat mendapat perhatian pemerintah.
“Usul satu meter KWh untuk dusun masih kami dorong agar setidaknya mulai menjadi perhatian pemerintah,” kata Juru bicara Fraksi NasDem, Wirman Hamzani saat membacakan pemandangan umum Fraksi NasDem terhadap nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026, yang digelar di kantor DPRD setempat, kemarin
Menurut Wirman, perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat tersebut penting agar slogan pembangunan Lombok Tengah Menah Tandur benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan sampai, semangat membangun daerah justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan yang masih menghadapi persoalan penerangan dan layanan dasar.
“Agar Lombok Tengah Menah Tandur betul-betul tidak hanya menjadi slogan yang berbanding terbalik dengan Lombok Tengah Peteng Dendeng,” tegasnya.
Selain persoalan penerangan, Fraksi NasDem juga menyoroti minimnya tempat pembuangan sementara (TPS) persampahan di wilayah Kota Praya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi ketika pemerintah terus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan, sementara sarana pendukung berupa TPS masih belum memadai.
“Penambahan depo TPS menjadi hal yang wajib dilakukan,” ujarnya.
Fraksi NasDem menilai penyediaan fasilitas persampahan harus berjalan beriringan dengan kampanye kepedulian lingkungan.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta membuang sampah pada tempatnya apabila tempat pembuangan yang tersedia masih terbatas.
Di sisi lain, Fraksi NasDem meminta Pemkab Lombok Tengah mempercepat transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan.
Kemajuan teknologi, menurut Fraksi NasDem, seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan, merapikan sistem administrasi, sekaligus mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan.
Digitalisasi informasi dinilai sangat penting diterapkan pada seluruh OPD, terutama perangkat daerah yang memiliki tugas berkaitan dengan pendapatan daerah.
“Digitalisasi informasi pada semua OPD, terlebih pada OPD yang memiliki tugas terkait pendapatan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu disegerakan,” katanya.
Fraksi NasDem menegaskan digitalisasi bukan lagi sekadar wacana. Persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan dan semestinya sudah masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah.
“Ini bukan wacana baru, ini sudah dari dulu disampaikan. Oleh sebab itu, betul-betul mendorong ini menjadi prioritas,” tegasnya.
Tidak ada Respon