Sasamboinside.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hingga kini belum menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan pasca meninggalnya H. Suardi.
Kekosongan jabatan tersebut berdampak langsung pada tertahannya gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga Tunjangan Hari Raya (THR) ribuan pegawai.
Ketiadaan pimpinan definitif membuat sejumlah dokumen keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa diproses karena membutuhkan otorisasi kepala dinas.
Akibatnya, hak pegawai belum dibayarkan hingga kini.
Salah seorang pegawai menyebut kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa kejelasan.
“Sudah cukup lama kami bersabar. Setelah Pak Kadis meninggal, seharusnya pemerintah daerah segera menunjuk PLT. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” ujarnya.
Disisi lain, Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Aparatur Negara (LI-Tipikor), Safari, menilai lambannya penunjukan PLT sebagai kelalaian serius pemerintah daerah.
Mereka mempertanyakan komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam menjamin kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya di sektor kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Menurutnya, hal ini tak hanya berdampak pada pegawai, kekosongan pucuk pimpinan ini juga dikhawatirkan mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Pahri menilai, program-program strategis, pengambilan keputusan penting, hingga pengelolaan anggaran berpotensi stagnan akibat tidak adanya pejabat yang memiliki kewenangan penuh.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal tanggung jawab negara kepada pegawainya dan kepada masyarakat. Jangan sampai pelayanan kesehatan dikorbankan karena lambannya keputusan birokrasi,” tegas Pahri.
