Sasamboinside.com – Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) menyoroti keras dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
Dugaan tersebut mencuat setelah FP4 menerima sejumlah laporan masyarakat yang menilai pengelolaan anggaran desa dilakukan secara tidak transparan dan diduga tidak sesuai peruntukannya.
Direktur Bidang Hukum dan Advokasi FP4, Ahmad Syaifullah, SH., MH., mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali secara resmi menyurati Pemerintah Desa Bunut Baok untuk meminta salinan dokumen penggunaan DD dan ADD.
Namun hingga kini, pihak desa belum memberikan jawaban maupun dokumen yang diminta.
“Penolakan atau pembiaran seperti ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Ahmad Syaifullah, Rabu (29/10/25).
Menurutnya, tindakan Kepala Desa Bunut Baok yang enggan membuka dokumen publik tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar pengelolaan pemerintahan desa.
“Sikap kepala desa ini tidak hanya arogan, tapi juga mencederai kepercayaan publik. Ini menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik pengelolaan dana desa tersebut,” ujarnya dengan nada tegas.
FP4 menilai, tertutupnya akses terhadap informasi publik menjadi akar munculnya praktik penyalahgunaan anggaran dan korupsi di tingkat desa.
Karena itu, FP4 memastikan tidak akan tinggal diam dalam kasus ini.
“kami akan menempuh langkah hukum dengan menggugat Kepala Desa Bunut Baok ke Komisi Informasi Publik (KIP). Publik berhak tahu ke mana uang rakyat itu digunakan,” tegas Ahmad yang akrab disapa Bang Ipul.
Selain itu, FP4 juga mendesak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Praya untuk segera turun tangan memeriksa penggunaan Dana Desa Bunut Baok.
“Kalau kepala desa sudah tidak mau terbuka, aparat penegak hukum wajib masuk. Jangan tunggu uang rakyat habis dulu baru bereaksi,” ungkapnya.
FP4 menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Menurut Ahmad Syaifullah, keterbukaan dan akuntabilitas adalah pondasi utama pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Jangan biarkan desa menjadi ladang subur bagi korupsi berkedok pembangunan,” tutupnya.
Sementara Kepala Desa Bunut Baok yang dikonfirmasi media belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut.