Warga Serage Desak Perbaikan Jalan ke DPRD Loteng, Tuntut Bukti Nyata Bukan Janji

Sasamboinside.com – Puluhan warga Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Pasukan Pejuang Desa, mendatangi Kantor DPRD Lombok Tengah pada Selasa (22/4/2025). Mereka menuntut kepastian realisasi perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Serage dengan Kumbak.

Rombongan warga diterima oleh Komisi III DPRD Lombok Tengah bersama perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Aula Kantor DPRD setempat.

Dalam forum dengar pendapat tersebut, Koordinator Lapangan Aliansi, Muhammad Ali, secara tegas meminta kepastian tertulis atas realisasi proyek perbaikan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Selama 22 tahun, jalan Serage-Kumbak menuju perbatasan Lombok Barat ini tidak pernah disentuh pembangunan. Padahal, kami turut berkontribusi besar terhadap daerah, mulai dari pajak hingga hasil pertanian. Kami ingin bukti tertulis yang resmi, bukan sekadar janji lisan,” ujar Ali.

Hal senada disampaikan mantan Ketua BPD Desa Serage, Saleh. Ia menilai, selama tiga periode pergantian kepala desa, tak satu pun yang mampu memperjuangkan perbaikan jalan di tingkat kabupaten.

“Sudah terlalu banyak janji yang dilontarkan, dari calon DPR hingga calon bupati. Kami butuh bukti, bukan retorika. Kalau perlu, mari kita buat komitmen tertulis bermaterai,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan warga, Sekretaris Dinas PUPR Lombok Tengah memberikan jawaban yang cukup melegakan. Ia menyampaikan bahwa perbaikan ruas jalan Serage–Kumbak telah masuk dalam penganggaran tahun 2025.

“Insya Allah tahun ini kami sudah anggarkan sekitar Rp2 miliar untuk perbaikan ruas jalan tersebut. Saat ini masih dalam tahap perencanaan dan diperkirakan mulai dikerjakan pada Juni,” ujarnya.

Komitmen serupa juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar. Ia memastikan DPRD akan mengawal realisasi janji tersebut hingga tuntas.

“Kita bisa lihat nanti di LPSE, semua diumumkan secara terbuka. Kalau sudah dinyatakan oleh Dinas PU, kami yakin itu akan dikerjakan,” katanya.

Legislator dari Fraksi NasDem itu juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi menjadi tantangan tersendiri.

“Anggaran yang tadinya lima miliar bisa saja dikurangi menjadi dua miliar. Tapi harapan kita, semua tetap bisa dikerjakan,” tandasnya.

Aksi hearing warga berlangsung aman, tertib, dan penuh aspirasi. Mereka pulang dengan jawaban yang cukup meyakinkan.

Namun, warga memperingatkan bahwa jika janji kembali tidak ditepati, mereka siap mengambil tindakan tegas dengan memblokir jalan sebagai bentuk protes.