Sasamboinside.com – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan jika tidak diikuti penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan kerja.
Terlebih, terdapat informasi yang menyebut sekitar 10.000 warga Lombok Tengah mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahun.
Angka tersebut dinilai perlu diverifikasi sekaligus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mengevaluasi kondisi ketenagakerjaan.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memperbaiki pendataan pengangguran agar kebijakan yang diambil sesuai dengan persoalan di lapangan.
“Kalau angka kemiskinan kita turun, tetapi pengangguran naik, itu harus ada kerja ekstra. Ini catatan besar yang harus segera mendapatkan atensi dan perhatian kita bersama,” kata Ahmad, kemarin.
Menurut Ahmad, persoalan pengangguran harus menjadi perhatian utama, terutama ketika investasi terus didorong di Lombok Tengah, termasuk di sektor pariwisata.
Ia menilai, besarnya investasi yang masuk semestinya berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, Ahmad mengaku pihak legislatif belum memperoleh data yang memadai mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dari berbagai investasi yang berjalan di daerah tersebut.
“Kalau investasi yang masuk begitu masif, terutama di sektor pariwisata, serapannya berapa? Kita tidak pernah mendapatkan data yang jelas soal itu,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Disnakertrans berkoordinasi dengan instansi statistik untuk memastikan data ketenagakerjaan, termasuk jumlah pengangguran terbuka maupun mereka yang bekerja tetapi belum memperoleh jam kerja atau penghasilan yang memadai.
Ahmad menekankan, pemerintah daerah perlu memiliki gambaran utuh mengenai jumlah penduduk usia produktif, lulusan baru setiap tahun, serta tenaga kerja yang berhasil terserap di dunia kerja.
Menurut dia, data tersebut penting untuk mengukur kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Pendataan ini harus dipastikan lagi. Berapa jumlah tenaga produktif kita, berapa lulusan setiap tahun, dan berapa yang terserap oleh lapangan kerja? Semua harus jelas,” katanya.
Menurut dia, masuknya investasi ke Lombok Tengah harus diikuti kebijakan yang memastikan masyarakat setempat turut merasakan manfaatnya.
Ia juga menilai program bursa kerja atau job fair yang selama ini digelar merupakan langkah positif.
Namun, program tersebut perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak pencari kerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Pemerintah, lanjut Ahmad, perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor industri, jumlah lulusan baru, serta keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
Persoalan keterampilan, baik kemampuan teknis (hard skill) maupun kemampuan nonteknis (soft skill), juga perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja.
“Job fair saya kira bagus, tetapi harus dikembangkan lebih masif. Kita juga harus tahu kebutuhan industri, berapa tenaga kerja yang diserap, dan apakah keterampilan tenaga kerja kita sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Ahmad turut menyoroti informasi mengenai sekitar 10.000 warga Lombok Tengah yang disebut mendaftar menjadi PMI setiap tahun, dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama.
Ia menegaskan, angka tersebut perlu dipastikan kebenarannya agar dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
“Kalau benar data itu, saya kira ini menjadi warning bagi kita. Artinya, pemerintah daerah harus lebih memacu diri untuk memastikan rakyatnya bisa bekerja dan makan di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Menurut Ahmad, bekerja ke luar negeri merupakan salah satu pilihan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun, pemerintah daerah juga harus memastikan tersedianya pekerjaan yang layak di dalam daerah agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mencari nafkah.
Di sisi lain, perlindungan terhadap pekerja migran juga perlu menjadi perhatian mengingat pekerjaan lintas negara memiliki tantangan dan risiko tersendiri.
Ahmad menegaskan, Fraksi NasDem DPRD Lombok Tengah mendukung langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki pembangunan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan pengangguran tidak luput dari perhatian di tengah capaian penurunan kemiskinan dan masuknya investasi.
Baginya, keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh menurunnya angka kemiskinan atau bertambahnya investasi, tetapi juga sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu membuka lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal, sekaligus memperkuat kesempatan masyarakat untuk bekerja dan membangun masa depan di daerahnya sendiri.
Tidak ada Respon