Sasamboinside.com — Organisasi kemasyarakatan Laskar Sasak melontarkan kecaman keras terhadap dugaan intimidasi yang terjadi dalam proses mediasi kasus penjahit yang sebelumnya diduga melakukan tindakan bernuansa rasis terhadap warga Lombok.
Laskar Sasak menilai proses mediasi yang semestinya menjadi ruang netral untuk mempertemukan para pihak dan mencari jalan keluar yang adil, justru dinilai berubah menjadi ruang yang menekan korban.
Sorotan Laskar Sasak terutama diarahkan kepada oknum anggota DPD RI yang disebut terlibat dalam proses mediasi tersebut.
Menurut Laskar Sasak, sikap yang dinilai lebih banyak menekan, menyudutkan, dan memojokkan korban justru berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Proses mediasi seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, bukan panggung bagi pejabat untuk mempertontonkan arogansi dan keberpihakan yang tidak pantas,” ujar Ketua Umum Laskar Sasak, Lalu Muhammad Ali Sadikin SH S.Pd M.Pd melalui pernyataan resminya, Jumat, 14/8/26.
Dikatakan, poin utama pernyataan sikap Laskar Sasak yakni mengecam keras terhadap arogansi anggota DPD RI dari Bali tersebut.
Ali Sadikin menilai tindakan menekan korban saat mediasi termasuk penggunaan dalih tanggung jawab ekonomi untuk melemahkan posisi korban merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh yang mencederai etika publik.
Ali Sadikin menyatakan tidak akan tinggal diam apabila warga Lombok merasa mendapat perlakuan diskriminatif ataupun tekanan ketika memperjuangkan haknya.
Ia menegaskan jajaran DPP, LKBH dan pengurus Laskar Sasak memberikan solidaritas penuh kepada warga Lombok yang menjadi korban, baik terkait dugaan tindakan rasisme dalam kasus awal maupun tekanan psikologis yang disebut terjadi selama proses mediasi.
“Kalian tidak sendirian. Laskar Sasak hadir untuk memastikan suara warga Lombok didengar dan martabat kalian dihormati,” tegasnya.
Ali Sadikin juga mengingatkan bahwa anggota DPD RI merupakan wakil daerah yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengayom masyarakat.
Karena itu, ia menilai seorang wakil rakyat semestinya mampu menjaga suasana tetap objektif dan tidak memperkeruh persoalan dengan membandingkan status sosial maupun kondisi ekonomi para pihak.
Dalam pernyataannya, Laskar Sasak juga menegaskan sikap penolakan terhadap segala bentuk rasisme yang merendahkan martabat orang Sasak dan masyarakat Lombok.
Mereka menilai perbedaan latar belakang, pekerjaan, maupun status sosial tidak boleh menjadi alasan seseorang mendapatkan perlakuan yang merendahkan.
Hak untuk mencari nafkah dan memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum, menurut ketua umum Laskar Sasak itu merupakan hak yang harus dihormati.
“Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan yang merendahkan identitas dan martabat masyarakat Lombok,” katanya.
Laskar Sasak memastikan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut.
Ali Sadikin juga menyatakan Laskar Sasak siap memberikan dukungan kepada warga Lombok yang merasa menjadi korban hingga proses penyelesaian perkara berjalan secara adil dan terbuka.
Ia meminta masyarakat Lombok tidak takut menyuarakan haknya, namun tetap mengedepankan jalur hukum dan mekanisme yang berlaku.
“Laskar Sasak akan terus mematangkan langkah pemantauan serta memberikan dukungan penuh hingga keadilan yang substantif benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Ali Sadikin pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas kepada masyarakat Lombok agar tetap solid dalam menghadapi persoalan yang menyangkut martabat dan keadilan.
“Keadilan harus tegak, harga diri harus dijaga!” Pungkas Ali Sadikin.
Tidak ada Respon