Sasamboinside.com – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah untuk menertibkan pedagang di Pasar Renteng dengan merelokasi mereka ke lantai dua pasar menuai kecaman keras dari berbagai pihak.
Ketua Umum Laskar NTB, HM Agus Setiawan, menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi besar mematikan mata pencarian ratusan pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya di pasar tradisional tersebut.
Agus Setiawan mengungkapkan bahwa relokasi ini merupakan pilihan dilematis. Di satu sisi, pemerintah berkeinginan menertibkan pasar, namun di sisi lain, konsep penertiban pasar tradisional seperti ini dinilai sulit diterapkan, terutama karena desain awal pasar yang menurutnya salah besar.
“Insyaallah semua pedagang pasar yang memang akan direlokasi ke atas, ya memang ini pilihan dilematis. Pemerintah ingin agar pasar tertib, tapi konsep pasar tertib tradisional agak susah ditertibkan karena memang saya lihat desain awalnya salah besar,” ujar Agus Setiawan.
Ia menjelaskan bahwa ratusan pedagang yang akan direlokasi ke lantai dua memiliki pengalaman pahit sebelumnya. Banyak dari mereka yang pernah berjualan di lantai atas dan akhirnya gulung tikar karena pembeli enggan naik ke atas.
“Artinya, dulu mereka merasakan bagaimana berdampak dia jualan di atas. Rata-rata gulung tikar di atas karena pembeli tidak mau naik ke atas,” imbuhnya.
Jika relokasi ini dipaksakan, Agus khawatir nasib serupa akan menimpa ratusan pedagang lainnya. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akan sangat merugikan keluarga mereka, termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak.
“Nah, sekarang kalau ini dipaksakan, maka ratusan pedagang pasar ini terancam gulung tikar karena merugikan dampak ekonomi terhadap keluarga, dan sebagainya, anak-anak sekolah kan berdampak. Nah, ini mesti harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk mencari solusinya,” tegasnya.
Agus Setiawan menambahkan bahwa pihaknya tidak berniat saling menyalahkan, namun ia mengingatkan bahwa pemerintah diberi mandat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, perekonomian, kesehatan, dan aspek lainnya.
“Tapi kalau sumber mata pencarian kemudian terganggu hari ini, tentu ini akan berdampak kepada keberlangsungan hidup mereka secara ekonomi, sosial, dan sebagainya,” katanya.
Pedagang sendiri, lanjut Agus, merasa sangat keberatan dengan rencana ini. Mereka bahkan menyatakan akan gulung tikar jika dipaksa pindah ke lantai atas.
“Dan mereka mengaku tadi kalau ini sampai kita dibilang terpaksa pindah ke atas dari bawah ini, kami pastikan akan gulung tikar, kata mereka. Karena mereka lebih paham di lapangan di pasar daripada pemerintah yang hari-hari berada di dalam ruangan, di kantor, dan sebagainya itu,” ungkap Agus, menyampaikan aspirasi para pedagang.
Maka dari itu, Laskar NTB bersama para pedagang pasar Renteng sepakat menolak keras rencana penertiban yang akan dilakukan pada hari Sabtu ini oleh dinas terkait, atau atas instruksi Bupati Lombok Tengah.
Untuk menghindari benturan di hari Sabtu, Laskar NTB dan perwakilan pedagang berencana mendatangi Bupati Lombok Tengah pada hari Jumat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan masukan dan berharap Bupati mempertimbangkan kondisi riil para pedagang di lapangan.
“Jadi kita sepakat menolak keras rencana penertiban Pasar Renteng hari Sabtu itu oleh dinas terkait ya, oleh Bupati Loteng. Maka hari Jumat itu adalah bagian perjuangan kami pedagang Pasar Renteng untuk mendatangi Bupati Loteng untuk memberikan masukan,” jelas Agus.
Ia berharap Bupati dapat mempertimbangkan masukan tersebut dan mencari solusi terbaik, bahkan jika itu berarti penundaan relokasi. Agus juga memperingatkan bahwa jika relokasi dipaksakan, pedagang bisa saja melakukan perlawanan, salah satunya dengan tidak mau lagi membayar pajak.
Hal ini dikarenakan minimnya pembeli di lantai atas dan desain pasar yang tidak mendukung. “Lorong di atas itu makanya konsep ini sangat berbenturan dengan masyarakat,” tutupnya.
Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pedagang, Muhammad Jaelani. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana relokasi tersebut karena dapat merugikan pedagang secara signifikan.
“Kalau di atas tidak ada yang naik untuk beli. Kebanyakan sayur yang kami jual akan busuk tidak ada yang beli,” keluh Jaelani, menggambarkan potensi kerugian yang akan dialami jika mereka dipaksa pindah.
Lebih lanjut, Jaelani mempertanyakan bagaimana mereka akan bisa melunasi utang, menafkahi keluarga, dan membiayai sekolah anak-anak jika mata pencarian mereka terganggu.
“Di mana kami akan mencari untuk bayar utang, untuk menafkahi keluarga, biaya anak sekolah,” tanyanya penuh harap agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusannya.
