Laskar NTB Ancam Demo Besar-besaran Tolak Capim Baznas, Tuduh Penuh Rekayasa Politik

Sasamboinside.com – Organisasi masyarakat (Ormas) Laskar NTB mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur NTB pada hari Selasa, 3 Juni 2025, bertepatan dengan jadwal pelantikan pimpinan Baznas yang baru.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum Laskar NTB, HM Agus Setiawan dengan tegas menolak hasil seleksi Capim Baznas NTB yang mereka sebut sebagai produk kompromi politik yang tidak mencerminkan profesionalisme dan integritas.

Agus menilai, proses seleksi tersebut sarat dengan kepentingan balas budi dan tidak transparan, yang akhirnya mengabaikan kompetensi serta amanah yang seharusnya menjadi landasan utama dalam mengelola zakat masyarakat.

“Kita tolak Capim Baznas 2025–2030 karena diduga kuat merupakan hasil kompromi politik. Mereka yang terpilih tidak mencerminkan profesionalitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola zakat secara amanah. Masyarakat tahu bahwa hasil ini penuh rekayasa dan balas budi,” tegas Agus melalui keterangan tertulis yang diterima sasamboinside.com, Jumat, 30 Mei 2025.

Ketum Laskar NTB ini juga menuding bahwa proses rekrutmen telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut dia, pelaksanaan seleksi yang tertutup dan minim akuntabilitas itu mencederai nilai keterbukaan dan partisipasi publik, yang justru sangat dibutuhkan dalam pemilihan pimpinan lembaga sekelas Baznas.

“Kami menolak keras pelantikan Capim Baznas periode ini karena tidak mewakili hajat masyarakat NTB yang mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan amanah. Secara de facto, pengurus ini tidak memiliki legitimasi publik. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan pengelolaan zakat ke depan,” lanjutnya.

Agus mengungkapkan bahwa kekecewaan mereka juga dipicu oleh sikap panitia seleksi (pansel) yang dinilai tidak transparan dan enggan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan, undangan resmi dari DPRD untuk memberi klarifikasi pun disebut tidak direspons oleh pansel.

“Pansel tidak berani menjelaskan hasil kerja mereka kepada publik, baik secara langsung maupun melalui undangan DPR. Ini menambah kecurigaan kami bahwa proses ini penuh dengan rekayasa dan kompromi politik. Sebagai bentuk kekecewaan, kami akan turun aksi besar-besaran dengan ribuan massa pada hari pelantikan,” tegasnya.