Berita

KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026, Seks di Luar Nikah hingga Hina Presiden Terancam Pidana

Sasamboinside.com – Indonesia akan resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2 Januari 2026.
Aturan pidana yang disahkan pada 2022 ini menuai sorotan karena mengatur sejumlah pasal sensitif, mulai dari kriminalisasi hubungan seks di luar nikah hingga penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, KUHP baru setebal 345 halaman tersebut menggantikan hukum pidana peninggalan era kolonial Belanda yang telah berlaku puluhan tahun.
Revisi ini, kata dia, disusun untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan nilai, norma, dan budaya Indonesia saat ini.
“Memang ada risiko penyalahgunaan. Tapi yang penting adalah pengawasan publik. Semua yang baru tidak langsung sempurna,” ujar Agtas seperti dikutip dari reuters, Rabu (31/12).
Namun, definisi sejumlah pasal yang dinilai luas memicu kekhawatiran dari aktivis demokrasi dan pegiat hak asasi manusia.
Mereka menilai KUHP baru berpotensi membatasi kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, serta membuka risiko kriminalisasi terhadap kritik kepada pemerintah.
Salah satu ketentuan yang paling disorot adalah pidana hubungan seks di luar nikah, yang dapat dijatuhi hukuman hingga satu tahun penjara.
Meski demikian, pasal ini bersifat delik aduan, hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pasangan sah, orang tua, atau anak.
Selain itu, penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara diancam pidana maksimal tiga tahun penjara, sementara penyebaran komunisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dikenai hukuman hingga empat tahun penjara.
KUHP baru juga memuat definisi “menyerang kehormatan atau martabat” yang mencakup fitnah dan pencemaran nama baik.
Rumusan ini dinilai sejumlah pakar hukum terlalu elastis dan rawan multitafsir dalam penerapannya.
Pemerintah menegaskan, aparat penegak hukum telah mendapatkan sosialisasi menyeluruh terkait penerapan KUHP baru.
Selain itu, pemberlakuan KUHP akan berjalan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Menurut Agtas, penerapan prinsip restorative justice menjadi salah satu pendekatan utama dalam KUHP baru, sekaligus disertai mekanisme pengawasan untuk membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
SaSaMbo Inside

Recent Posts

Mainah Tewas Terbakar, Polisi Kantongi Satu Nama Calon Tersangka

Sasamboinside.com – Misteri kematian Mainah (59), perempuan yang ditemukan tewas terbakar di kebunnya sendiri di…

4 hari ago

Jaksa Tuntut Empat Terdakwa Korupsi Dump Truck DLH Loteng

Sasamboinside.com – Perkara dugaan korupsi pengadaan Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup…

4 hari ago

Bank NTB Syariah Buka Cabang Jakarta, Perkuat Penghimpunan Dana untuk Pembangunan Daerah

Sasamboinside.com – Bank NTB Syariah memperluas strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pembukaan Kantor…

4 hari ago

Dituding Pakai Baja Ringan Bekas, Konsultan SDN 6 Praya: Tidak Dianggarkan di RAB

Sasamboinside.com – Polemik proyek revitalisasi SDN 6 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terkait dugaan penggunaan baja…

5 hari ago

Munas Tak Kunjung Digelar, Alumni Layangkan Ultimatum ke PP IKA Unram

Sasamboinside.com — Alumni Universitas Mataram (Unram), M. Fihirudin, memberikan ultimatum kepada Pengurus Pusat Ikatan Alumni…

5 hari ago

Bawa Semangat “Loteng Tangguh”, Dick Atmajaya Ubah Budaya Kerja BPN

Sasamboinside.com - Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan tidak cukup hanya mengandalkan aturan. Dibutuhkan perubahan…

5 hari ago