Kemiskinan NTB Turun, Ketimpangan Membaik di Tahun Pertama Iqbal–Dinda

Sasamboinside.com – Kabar baik datang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di tengah tekanan ekonomi 2025 akibat melemahnya sektor pertambangan pada awal tahun, angka kemiskinan justru berhasil ditekan.

Data September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin NTB sebesar 637,18 ribu orang. Angka itu turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan menyusut menjadi 11,38 persen atau turun sekitar 0,40 poin persentase.

Tak hanya itu, NTB masuk dalam sembilan besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada 2025.

Jika dibandingkan 2024, capaian ini cukup signifikan. Tahun lalu, kemiskinan NTB masih berada di kisaran 11,9–12 persen, dipengaruhi tekanan inflasi pangan dan daya beli pasca pandemi. Tahun ini menjadi titik balik ketika pemulihan mulai dirasakan kelompok bawah.

Ketimpangan Ikut Turun

Perbaikan juga terlihat dari sisi ketimpangan. Pada September 2025, Gini Ratio NTB tercatat sekitar 0,364. Angka ini lebih rendah dibanding sejumlah provinsi besar seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga DKI Jakarta.

Artinya, distribusi pengeluaran di NTB relatif lebih merata. Porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah bahkan sudah mencapai sekitar 19,23 persen, masuk kategori ketimpangan rendah menurut standar Bank Dunia.

Selain jumlah penduduk miskin yang turun, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga membaik. Ini menandakan kondisi warga miskin secara rata-rata semakin mendekati garis kemiskinan.

Apa Pendorongnya?

Sejumlah faktor disebut berkontribusi pada penurunan kemiskinan di tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda.

Pertama, sektor pertanian menguat. Produksi padi meningkat signifikan hingga mendekati 200 ribu ton Gabah Kering Giling. Kenaikan produksi berdampak langsung pada pendapatan petani dan serapan tenaga kerja di desa.

Kedua, UMKM dan perdagangan mulai bergerak seiring membaiknya mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 4,5 persen. Sektor ini menjadi penopang utama ekonomi warga kecil.

Ketiga, program perlindungan sosial dipadukan dengan pemberdayaan seperti padat karya dan dukungan UMKM mikro. Bantuan tak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk mendorong kemandirian.

Sepanjang 2025 juga tercatat penambahan tenaga kerja dan penurunan pengangguran. Bagi rumah tangga miskin, peluang kerja menjadi faktor paling menentukan.

Tahun Transisi, Hasil Tetap Positif

Capaian ini dinilai cukup berarti karena terjadi di masa transisi ekonomi daerah. Saat sektor tambang melemah dan hilirisasi baru mulai berjalan, indikator sosial justru membaik.

Ke depan, tantangan pemerintah daerah adalah menjaga momentum agar penurunan kemiskinan berlanjut dan pertumbuhan semakin merata.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi seberapa banyak warga yang bisa keluar dari kemiskinan. Dan pada tahun pertama ini, arah perbaikan itu mulai terlihat.