Sasamboinside.com – Aksi puluhan warga Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berakhir ricuh, Kamis (19/11/2026).
Kericuhan terjadi saat warga menggelar demonstrasi di Kantor Desa Pelambik.
Massa yang dipimpin koordinator lapangan (korlap) Sugiono itu menuntut kepala desa mencopot Kepala Dusun (Kadus) Ngabok yang diduga terlibat sejumlah persoalan terkait pelayanan dan penyaluran bantuan masyarakat.
Namun, aksi yang awalnya berlangsung dengan penyampaian aspirasi tersebut memanas setelah massa terlibat adu mulut dengan sejumlah pendukung kepala desa yang lebih dahulu berada di lokasi.
Situasi sempat tidak terkendali. Beruntung, aparat kepolisian yang berjaga berhasil menghalau kedua kelompok sehingga kericuhan tidak meluas.
Dalam tuntutannya, warga mempersoalkan dugaan pungutan liar (pungli) uang santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 5 juta.
Mereka menduga uang tersebut dipungut oleh kepala dusun dengan mengatasnamakan Kepala Desa Pelambik.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan penggelapan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 600.000.
Bantuan tersebut diduga ditarik dari rekening penerima tanpa sepengetahuan pemilik rekening.
Persoalan lain yang turut disuarakan adalah dugaan pungli bantuan beras Raskin pada 2023 terhadap seorang warga Dusun Ngabok bernama Resun.
Warga menyebut terdapat permintaan uang sebesar Rp 50.000 dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan beras Raskin.
Atas sejumlah persoalan tersebut, massa mendesak pemerintah desa mengambil tindakan tegas dengan mencopot kepala dusun yang bersangkutan.
Sementara itu, Kepala Desa Pelambik, Juma’san, memberikan penjelasan berbeda terkait persoalan uang Rp 5 juta yang menjadi salah satu sorotan warga.
Menurut dia, persoalan tersebut bermula sekitar dua hingga tiga tahun lalu ketika almarhumah ibu dari seorang warga bernama Batah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh kepala dusun setempat.
Juma’san mengatakan, selama kepesertaan berlangsung, iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dibayarkan langsung oleh kepala dusun.
Setelah berjalan sekitar dua tahun, kepala dusun disebut sempat memanggil Batah dan menyampaikan bahwa kepesertaan ibunya telah berjalan serta meminta agar dilanjutkan.
Persoalan kemudian muncul setelah ibu Batah meninggal dunia.
Klaim BPJS Ketenagakerjaan disebut cair sebesar Rp 42 juta melalui rekening anaknya.
Juma’san mengungkapkan, setelah pencairan tersebut, Batah memberikan uang kepada kepala dusun secara bertahap sebagai pengganti iuran yang sebelumnya dikeluarkan.
“Awalnya diberikan 2 juta, kemudian ditambah 3 juta, sehingga totalnya 5 juta,” katanya.
Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai pemberian uang tersebut.
Warga mempersoalkannya sebagai dugaan pungutan liar, sedangkan kepala desa menyebutnya sebagai penggantian iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan kepala dusun.
Lebih jauh, Juma’san mengaitkan munculnya desakan pencopotan kepala dusun dengan dinamika politik setelah pemilihan kepala desa (Pilkades).
Dia menyebut baru sekitar satu bulan menyelesaikan proses pemilihan untuk periode kedua.
Menurutnya, ada pihak yang diduga mencari-cari kesalahan kepala dusun karena perbedaan dukungan politik saat Pilkades.
Juma’san juga menceritakan bahwa sebelumnya seorang pria yang disebut hendak melakukan aksi sempat mendatangi rumahnya pada malam hari.
Pria tersebut, menurut Juma’san, mengadukan persoalan uang Rp 5 juta sekaligus meminta agar kepala dusun diberhentikan.
Saat itu, dia mengarahkan agar persoalan tersebut disampaikan secara resmi ke kantor desa pada Senin.
Namun, hingga Selasa tidak ada pihak yang datang.
Kelompok tersebut justru mendatangi kantor desa pada Kamis dengan membawa massa dan pengeras suara.
Juma’san menyayangkan cara penyampaian aspirasi tersebut.
Sebab, menurut dia, surat pemberitahuan kedatangan ke kantor desa hanya mencantumkan sekitar tiga orang tanpa menyebutkan rencana pengerahan massa maupun penggunaan pengeras suara.
Dia juga menyebut kelompok tersebut akhirnya diminta meninggalkan lokasi karena terdapat pendukungnya di kantor desa.
Sasamboinside.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis…
Sasamboinside.com – Penguatan interkoneksi sistem pembayaran digital menjadi salah satu langkah Bank NTB Syariah dalam…
Sasamboinside.com — Polemik dugaan penggunaan ijazah Paket C palsu oleh Kepala Desa (Kades) Bunut Baok…
Sasamboinside.com - Dugaan penggunaan ijazah bermasalah dalam proses pencalonan Kepala Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya,…
Sasamboinside.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Lombok Tengah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan…
Sasamboinside.com — Samara Lombok berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-12…