Sasamboinside.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Lombok Tengah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bilebante yang menyeret mantan Kepala Desa (Kades) Bilebante, Rakyatulliwauddin.
Keputusan tersebut diambil setelah hasil audit khusus Inspektorat Lombok Tengah menyatakan tidak ditemukan kerugian negara.
Potensi kerugian yang sebelumnya teridentifikasi sekitar Rp160 juta disebut telah dipulihkan.
Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Direktur NTB Corruption Watch (NCW), Fathurrahman.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti kepolisian melalui pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) hingga ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Lombok Tengah, Ipda Budy Laskari, menjelaskan bahwa sejak awal perkara tersebut belum masuk tahap penyidikan.
Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara melalui audit khusus Inspektorat.
“Dari awalkan itu belum penyidikan, itu masih penyelidikan. Yang awalnya pulbaket yang kita naikkan ke penyelidikan. Tujuannya apa penyelidikan? Karena biar kita bisa audit khusus,” kata Budy beberapa waktu lalu.
Budy menjelaskan, audit tersebut mencakup pengelolaan APBDes Bilebante selama periode 2016 hingga 2023.
Dari hasil pemeriksaan awal, kata Budy, Inspektorat menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp160 juta.
Temuan itu, lanjutnya, kemudian ditindaklanjuti dengan meminta pihak mantan kepala desa melakukan pemulihan terhadap potensi kerugian tersebut.
Menurut Budy, tindak lanjut tersebut telah dilakukan oleh mantan kepala desa Bilebante, Rakyatulliwauddin.
Sehingga, dari hasil audit akhir Inspektorat yang disampaikan kepada kepolisian menyatakan tidak ada lagi kerugian negara.
“Jadi, hasil laporan inspektorat ke kami hasil auditnya nol. Tidak ada kerugian negara karena sudah direcovery. Ya, mau ndak mau penyelidikan kita dihentikan,” ujarnya.
Budy menegaskan, tidak adanya kerugian negara setelah proses pemulihan menjadi dasar kepolisian menghentikan penyelidikan.
Dengan demikian, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Dia juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan pendekatan penanganan perkara yang mengedepankan pemulihan kerugian negara, khususnya dalam persoalan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan desa.
Disampaiakan, dalam penanganan perkara tersebut, kepolisian juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Budy mengatakan, terdapat kesepahaman lintas lembaga yang menempatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, sebagai pihak yang dikedepankan untuk menangani persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
“Jadi, kesepakatan bersama itu terkait dengan desa atau di pemerintah daerah itu mengedepankan APIP ditingkat inspektorat, dan mereka berkoordinasi antara inspektorat dengan BPKP. Jadi, ada kesepakatan bersama antara Kemendagri, Kejaksaan Negeri sama Kepolisian mengedepankan APIP di inspektorat untuk pemerintah daerah.” tandasnya.
Sasamboinside.com — Samara Lombok berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-12…
Sasamboinside.com – Komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas terus diperkuat.…
Sasamboinside.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di desa dan…
Sasamboinside.com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor bekerja sama…
Sasamboinside.com — Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, Kementerian Pertanian, melaksanakan Monitoring dan…
Sasamboinside.com – Misteri kematian Mainah (59), perempuan yang ditemukan tewas terbakar di kebunnya sendiri di…