Berkas P-21, Polisi Segera Serahkan Mantan Kades Akar-Akar dan Barang Bukti ke Jaksa

Sasamboinside.com – Kasus dugaan korupsi APBDes Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, memasuki babak baru.

Setelah melalui proses penyidikan, berkas perkara mantan Kepala Desa Akar-Akar berinisial AK untuk tahun anggaran 2021 hingga 2023 akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21.

Status tersebut membuka jalan bagi penyidik Satreskrim Polres Lombok Utara untuk segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penyidik kini tinggal menunggu kesepakatan jadwal dengan pihak kejaksaan untuk melaksanakan pelimpahan tahap II.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, IPTU I Komang Wilandra mengatakan, koordinasi dengan kejaksaan tengah dilakukan agar proses penyerahan tersangka dan barang bukti bisa segera terlaksana.

“Kami sedang berupaya berkoordinasi dengan JPU, baik dengan Kasi Pidsus maupun jaksa penelitinya, untuk sama-sama menentukan hari kapan berkas perkara maupun tersangka beserta barang buktinya kami limpahkan ke kejaksaan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Dalam pelimpahan tersebut, penyidik akan menyerahkan sejumlah barang bukti yang didominasi dokumen administrasi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama tiga tahun anggaran.

Dokumen-dokumen itu menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa yang menyeret mantan orang nomor satu di Desa Akar-Akar tersebut.

Hasil penyidikan polisi menemukan sejumlah kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan sesuai perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban.

Beberapa di antaranya adalah penataan lapangan umum yang diduga tidak dilengkapi pemasangan dua unit alat slingkel, pengadaan pipa HDPE berukuran dua inci yang diduga tidak direalisasikan, hingga pengadaan keranda yang diduga fiktif.

Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian dalam pengadaan terop.

Jumlah barang yang direalisasikan diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Dugaan penyimpangan turut mengarah pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sejumlah kegiatan diduga hanya tercatat dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Lebih jauh, penyidik menduga AK menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dengan menguasai serta menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi.

Bahkan, sebagian dana diduga digunakan untuk kebutuhan hiburan.

Dengan pola penyimpangan tersebut, polisi sejauh ini belum melihat adanya kebutuhan untuk menetapkan tersangka tambahan.

Wilandra menyebut, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Akar-Akar mengarah pada satu orang yang diduga bertanggung jawab.

“Kalau pengembangan, saya rasa sudah tunggal. Sudah jelas kalau kita lihat modus di Akar-Akar itu memang langsung dipergunakan sendiri untuk banyak hal, untuk kepentingan dirinya sendiri dan kegiatan-kegiatannya,” ungkapnya.

Di tengah proses hukum yang segera memasuki tahap penuntutan, Wilandra menyebut tersangka bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

AK juga disebut telah mengakui penyesalan atas perbuatannya.

Meski demikian, sikap kooperatif tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum.

Polisi memastikan perkara tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang bersangkutan sangat-sangat kooperatif dan jujur menyesali juga. Tapi namanya sudah seperti ini, proses hukum tetap berjalan. Kita harus tegakkan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, persoalan pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi tanggung jawab tersangka.

Wilandra menyebut, upaya pengembalian tersebut masih dapat dilakukan melalui proses persidangan.

“Beliau nanti terserah, entah mau mengembalikan kerugiannya di pengadilan atau seperti apa,” tutupnya.