Sasamboinside.com – Perkara dugaan korupsi pengadaan Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 memasuki babak penentuan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menuntut empat terdakwa dengan hukuman penjara berbeda, mulai dari 3 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Kasus pengadaan kendaraan operasional tersebut tercatat menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp712.842.545.
Angka itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tuntutan terhadap keempat terdakwa dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (11/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum Anak Agung Gede Triyatna, S.H., M.H., yang juga menjabat Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Lombok Tengah, membacakan tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Empat terdakwa dalam perkara ini memiliki peran berbeda.
Mereka adalah MAA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SU sebagai Pengguna Anggaran (PA), SA selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan DLH Lombok Tengah Tahun 2021, serta A sebagai penyedia sekaligus Direktur CV Dodena.
Dalam tuntutannya, jaksa menjatuhkan tuntutan berbeda sesuai peran dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa.
MAA dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Selain itu, dia dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp10 juta.
Sementara itu, SU dan SA masing-masing dituntut penjara selama 3 tahun 6 bulan.
Keduanya juga dituntut membayar denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti kurungan selama 80 hari.
Tuntutan lebih berat dijatuhkan kepada A selaku penyedia barang.
Direktur CV Dodena tersebut dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Tak hanya itu, A juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp702.842.545.
Jaksa menegaskan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, A dituntut menjalani pidana penjara pengganti selama 2 tahun.
Besaran uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa menjadi salah satu poin penting dalam perkara ini.
Sebab, penanganan kasus korupsi tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga bagaimana kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.
Jaksa menyusun tuntutan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan.
Meski demikian, tuntutan tersebut belum menjadi putusan akhir.
Majelis hakim masih akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum sebelum menjatuhkan vonis terhadap keempat terdakwa.
Kejari Lombok Tengah menyatakan penanganan perkara korupsi akan terus dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel, termasuk mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti.
Tidak ada Respon