Sasamboinside.com – Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan tidak cukup hanya mengandalkan aturan. Dibutuhkan perubahan pola pikir, kedisiplinan, serta keberanian membenahi sistem kerja dari dalam.
Prinsip itulah yang kini didorong Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Dick Atmajaya, melalui semangat Loteng Tangguh: Tanggap dan Bersungguh-sungguh.
Bagi Dick, tanggap bukan sekadar menunjukkan kepedulian atau merespons keluhan masyarakat. Tanggap berarti mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan.
“Kalau tanggap itu sudah action. Bukan hanya mengatakan kasihan atau peduli, tetapi harus ada tindakan,” ujarnya.
Semangat tersebut menjadi landasan Dick dalam membenahi pelayanan pertanahan di Lombok Tengah. Salah satu fokusnya adalah mengubah sistem pelayanan yang sebelumnya dinilai rumit menjadi lebih praktis, tanpa mengabaikan ketentuan dan kepastian hukum.
Menurut dia, persoalan pelayanan tidak selalu bersumber dari lambatnya petugas memproses berkas. Tidak jarang, hambatan justru muncul sejak tahap awal karena persyaratan permohonan yang tidak lengkap atau prosedur yang tidak tepat.
Karena itu, pembenahan dimulai dari bagian depan pelayanan. Petugas diminta lebih teliti memeriksa kelengkapan dokumen sebelum permohonan diterima dan diproses lebih lanjut.
Langkah ini penting untuk mencegah berkas bermasalah menumpuk di tahapan berikutnya.
Dick juga memperkuat proses validasi dalam pelayanan berbasis elektronik. Validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data bidang tanah dengan dokumen atau sertifikat sebelum permohonan didaftarkan.
Untuk mendukung proses tersebut, BPN Lombok Tengah mengatur waktu pelayanan validasi bagi PPAT mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Setelah jam istirahat, dokumen yang telah divalidasi dapat diambil hingga pelayanan selesai.
Bukan sekadar mengejar kecepatan
Bagi Dick, pelayanan cepat bukan berarti semua berkas harus diproses tanpa pemeriksaan mendalam.
Dalam urusan pertanahan, ketelitian menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara pemilik dan tanah yang dimilikinya.
Kepastian hukum, kata dia, harus menjadi prioritas. Penerbitan sertifikat yang terburu-buru tanpa memastikan kebenaran data justru berpotensi memunculkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
Karena itu, berkas yang persyaratannya lengkap dan tidak bermasalah harus diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sementara permohonan yang membutuhkan analisis lebih jauh harus ditangani dengan prinsip kehati-hatian.
“Kalau sesuai SOP dan persyaratannya lengkap, berkas tidak boleh lama. Tetapi kalau ada persoalan hukum, tentu harus dianalisis lebih mendalam,” jelasnya.
Ubah budaya kerja dari dalam
Pembenahan pelayanan, menurut Dick, tidak akan berjalan maksimal tanpa perubahan pola pikir aparatur.
Ia menyadari perubahan budaya kerja membutuhkan waktu. Karena itu, ia memilih memulai dari keteladanan pimpinan.
Baginya, tidak mungkin pimpinan menuntut kedisiplinan pegawai jika dirinya sendiri tidak memberikan contoh yang sama.
Selain membangun kedisiplinan, Dick juga mencoba menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman bagi seluruh pegawai.
Ia melihat tekanan kerja yang tinggi, keluhan masyarakat, hingga ketidakpuasan pemohon dapat memengaruhi produktivitas aparatur.
Untuk mengatasinya, ia memperkenalkan pendekatan monitoring dan motivasi, bukan sekadar monitoring dan evaluasi.
Melalui pendekatan tersebut, setiap hambatan pelayanan dipetakan untuk dicari jalan keluarnya. Bukan sekadar mencari siapa yang salah dan siapa yang benar.
“Kalau orang bekerja dengan nyaman, jiwanya merdeka, otomatis dia akan lebih produktif,” katanya.
Pengawasan juga diperkuat melalui tim efektif yang memantau perkembangan pekerjaan secara real-time di setiap bagian pelayanan.
Tim tersebut bertugas mengidentifikasi titik hambatan atau bottleneck yang menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat.
Jika ditemukan satu tahapan yang belum memenuhi target, petugas diminta menelusuri penyebabnya dan mencari solusi.
Dengan begitu, persoalan tidak berhenti pada evaluasi angka, tetapi dilanjutkan dengan tindakan perbaikan.
Pertahankan kinerja dan kepercayaan masyarakat
Dick menegaskan, menjalankan aturan merupakan kewajiban, bukan sekadar kebijakan pimpinan.
Kebijakan baru diperlukan ketika ditemukan hambatan akibat perbedaan aturan, konflik norma, atau belum adanya ketentuan yang mengatur suatu persoalan.
Di sisi lain, edukasi kepada petugas loket juga diperkuat. Pemeriksaan dokumen tidak cukup hanya memastikan persyaratan tersedia, tetapi juga harus memastikan dokumen tersebut terbaca dan sesuai dengan ketentuan.
Ia mencontohkan fotokopi KTP yang tidak terbaca. Meski dokumen tersedia, kondisi tersebut tetap dapat menghambat proses pekerjaan di bagian berikutnya.
Karena itu, petugas loket diminta lebih cermat memberikan edukasi kepada masyarakat sejak awal.
Upaya pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen mempertahankan capaian kinerja BPN Lombok Tengah. Dick menyebut pihaknya telah berjuang keras untuk menembus posisi tiga besar dalam penilaian kinerja.
Kini, tantangannya bukan hanya mempertahankan peringkat, tetapi memastikan perubahan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui semangat Loteng Tangguh, Dick ingin membangun pelayanan pertanahan yang tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga memberikan kepastian hukum.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah kantor pelayanan bukan semata-mata diukur dari angka penilaian, melainkan dari seberapa mudah masyarakat mendapatkan hak dan pelayanan yang semestinya.
Tidak ada Respon