Uji Lapangan LKPJ 2025, Komisi IV DPRD Loteng Sidak Puskesmas hingga Sekolah

Sasamboinside.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. M. Mayuki, bersama seluruh anggota sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.

 

Monitoring dan evaluasi ini berlangsung selama empat hari, mulai Senin (13/4/2026) hingga Kamis (16/4/2026), dimulai pukul 09.30 WITA hingga selesai, dengan menyasar sejumlah fasilitas pelayanan publik di Lombok Tengah.

 

Pada hari pertama, Senin (13/4/2026), Komisi IV melakukan kunjungan ke Puskesmas Langko, Puskesmas Pembantu Lekor, serta SDN Berangah.

 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan dasar serta sarana dan prasarana pendidikan.

 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang tercantum dalam LKPJ dengan kondisi riil di lapangan.

 

Selanjutnya, pada hari kedua, Selasa (14/4/2026), monitoring dilanjutkan ke Puskesmas Pengadang serta Yayasan Dar Al-Atiq yang berada di wilayah Manggong, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat.

 

Di lokasi ini, Komisi IV menitikberatkan penilaian pada peran fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Memasuki hari ketiga, Rabu (15/4/2026), kegiatan difokuskan pada kunjungan ke Dinas P3AP2KB dan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

 

Komisi IV menyoroti pengelolaan shelter sebagai bentuk perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak.

 

Sementara itu, pada hari terakhir, Kamis (16/4/2026), rombongan melaksanakan monitoring di SMPN 3 Kopang guna melihat secara langsung kondisi sarana prasarana serta proses kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan menengah.

 

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H. M. Mayuki, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembahasan LKPJ Kepala Daerah.

 

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara laporan yang disampaikan dengan fakta di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi.

 

“Monitoring ini penting untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan. Dari sini kami bisa mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai laporan, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, hasil dari kegiatan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.

 

Dengan adanya pengawasan yang intensif, diharapkan program-program pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.