Tokoh Masyarakat Desa Aik Berik Soroti Ketimpangan Pembangunan di Lombok Tengah

Sasamboinside.com – Haji Humaidi, tokoh masyarakat Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dinilai kurang memberikan perhatian terhadap wilayah utara, khususnya Kecamatan Batukliang Utara dan Desa Aik Berik, meskipun desa ini memiliki peran vital sebagai sumber perairan yang menopang kehidupan masyarakat Lombok Tengah.

Mantan Kepala Desa ini menjelaskan bahwa Desa Aik Berik, khususnya di Dusun Pemotoh, memiliki beberapa sumber mata air besar yang menjadi urat nadi bagi berbagai kebutuhan masyarakat.

“Sumber mata air Salak debitnya 60 liter per detik, sumber air Waru atau Goak juga 60 liter per detik, dan sumber air Kluncing bahkan mencapai 150 liter per detik. Air dari sumber-sumber ini digunakan untuk irigasi pertanian, perikanan air tawar, hingga air minum bagi masyarakat Lombok Tengah,” ungkapnya kepada sasamboinside.com, Sabtu (05/04/25).

Namun, ia menyayangkan minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap wilayah utara, terutama dari dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.

“Kami sebagai penyumbang air tawar tidak pernah mendapatkan bantuan, seperti bibit ikan atau pembangunan kolam ikan. Sementara itu, anggaran ratusan miliar rupiah lebih sering dialokasikan untuk masyarakat di kawasan pantai dan pariwisata, sedangkan masyarakat pinggiran hutan seperti kami terabaikan,” keluhnya.

Haji Humaidi menegaskan bahwa ketimpangan ini terlihat jelas dalam distribusi program dan anggaran.

Ia menyebut, masyarakat di wilayah selatan, khususnya kawasan pesisir, lebih sering menjadi prioritas, sementara wilayah utara yang mayoritas berada di pinggiran hutan tidak mendapat porsi yang seimbang.

“Kami tidak minta pembagian 50-50 persen, tapi setidaknya 10-15 persen dari anggaran dinas pertanian, perikanan, dan pariwisata dialokasikan untuk kami. Kami tidak minta bibit sapi atau kambing, paling tidak bibit itik untuk pemberdayaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti minimnya perhatian Dinas Pariwisata terhadap potensi di Lombok Tengah bagian utara.

“Dinas Pariwisata sama sekali tidak melirik wilayah utara. Padahal, kami di kawasan pinggiran hutan, termasuk lingkar sumber mata air, punya potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya. 

“Yang diperhatikan hanya perikanan dan kelautan di pinggir laut, sementara masyarakat kawasan hutan yang banyak masuk kategori rumah tangga miskin (RTM) justru terpinggirkan,” imbuhnya.

Haji Humaidi berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ini.

Ia meminta adanya program pemberdayaan masyarakat di wilayah pinggiran hutan, khususnya di sekitar sumber mata air, agar keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

“Kami berharap ada keadilan dalam pembangunan, agar wilayah utara tidak terus tertinggal,” tutupnya.