Regulasi Soeratin 2026 Dipertanyakan, Penggiat Sepak Bola NTB Soroti Konsistensi Aturan dan Pembinaan Lokal

Sasamboinside.com – Menjelang bergulirnya Piala Soeratin 2026 di NTB, polemik mengenai regulasi kompetisi usia muda mulai menjadi perhatian serius sejumlah penggiat sepak bola daerah.

Kritik tajam muncul terhadap kejelasan aturan peserta dan konsistensi penegakan regulasi yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan di kalangan pelaku sepak bola akar rumput.

Penggiat sepak bola NTB, Rendi Rofian, menilai kompetisi usia muda seharusnya menjadi wadah pembinaan pemain lokal, bukan sekadar ajang formalitas kompetisi tanpa arah pembinaan yang jelas.

“Jangan sampai Soeratin kehilangan ruh pembinaannya. Kalau regulasi tidak diperjelas sejak awal, maka yang terjadi justru polemik dan ketidakadilan bagi peserta yang benar-benar melakukan pembinaan,” ujar Rendi.

Menurutnya, NTB tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang secara langsung mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah kota terhadap pembinaan sepak bola usia muda.

Dia melihat, banyak SSB dan academy di NTB masih berjalan secara mandiri dengan keterbatasan biaya operasional.

Di sisi lain, NTB juga akan menghadapi berbagai agenda olahraga besar seperti Porprov, PON, hingga event nasional lainnya yang tentu membutuhkan perhatian serius dalam pembinaan atlet daerah.

Karena itu, ia menilai regulasi kompetisi harus disusun secara realistis dan berpihak pada keberlangsungan pembinaan lokal.

Rendi juga menyoroti potensi membengkaknya pengeluaran tim peserta apabila regulasi tidak diperjelas, terutama terkait mekanisme keikutsertaan klub maupun academy lintas daerah.

“Saya melihat akan ada pembengkakan pengeluaran dari tim peserta, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Jangan sampai klub dipaksa mengikuti ritme kompetisi tanpa kepastian aturan yang jelas,” katanya.

Salah satu poin yang dipertanyakan adalah banyaknya SSB maupun academy yang notabene bukan berasal dari satu kabupaten/kota tertentu namun tetap dapat tampil membawa identitas daerah lain dalam kompetisi.

Menurut Rendi, kondisi tersebut berpotensi mengaburkan esensi pembinaan sepak bola daerah apabila tidak diatur secara tegas dalam regulasi.

“Kalau semua bebas membawa identitas daerah tanpa batasan pembinaan yang jelas, lalu di mana letak pembinaan kabupatennya? Jangan sampai yang kuat secara finansial mendominasi, sementara pembinaan lokal tersingkir secara perlahan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Rendi juga mempertanyakan status SSB atau academy yang sebelumnya telah diberikan sanksi diskualifikasi karena tidak pernah mengikuti agenda resmi Asprov.

Ia meminta adanya penjelasan terbuka terkait apakah peserta yang pernah menerima sanksi tersebut masih diperbolehkan mengikuti Soeratin 2026 atau tidak.

“Kalau memang pernah ada sanksi diskualifikasi karena tidak mengikuti agenda resmi Asprov, maka publik juga berhak tahu apakah sanksi itu masih berlaku atau justru dianggap selesai tanpa penjelasan. Jangan sampai regulasi hanya berlaku untuk sebagian pihak,” ujarnya.

Rendi berharap Asprov dapat segera memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait regulasi kompetisi agar tidak memunculkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat sepak bola NTB.

Menurutnya, kepastian aturan menjadi hal penting demi menjaga marwah kompetisi usia muda sekaligus menciptakan iklim pembinaan sepak bola yang sehat, adil, dan profesional di daerah