Pilkada KLU 2024 Bupati Djohan Tegaskan ASN dan Tenaga Kontrak Netral

LOMBOK UTARA, sasamboinside.com- Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menegaskan agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menyusul banyaknya para ASN yang ketahuan oleh Bawaslu melakukan politik praktis, maka itu Bupati melakukan imbauan langsung. Hal ini diungkapkannya kepada media usai siaran pers di Aula Kantor Bupati, Rabu (11/09/2024).

Menurut Djohan, ASN sudah ada aturan PP Nomor 53 tahun 2010 maka batasan-batasan serta larangan tersebut wajib hukumnya untuk ditaati. Tidak boleh kemudian, ASN langsung ikut andil dalam politik praktis apalagi turun mengkampanyekan salah satu calon tertentu. Kendati begitu, ASN punya hak maka harus dipergunakan hak pilih tersebut pada waktunya di bilik suara nanti.

“Saya berprinsip bahwa ASN jangan terlibat  langsung politik kaitannya pilkada. Kalau mereka punya hak pilih manfaatkan pada saatnya nanti, jangan sampai kita masuk ke ranah itu,” ujarnya.

Demikian pula dengan tenaga kontrak, Djohan beranggapan pembantu masyrakat itu tugasnya mengabdi maka baik ASN dan tenaga kontrak tidak boleh berpolitik. Pengawasan terhadap abdi negara oleh daerah, sudah dilakukan sebab ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memonitor. Terlebih ketika ada informasi yang diterima maka BKD memanggil yang bersangkutan untuk diberikan teguran. Selain itu juga dalam ranah lebih luas, ada Bawaslu yang terus mempelototi para pihak terkait jika ditemukan pelanggaran.

“Jngan sampai ada yang kita suruh tidak terlibat, ada yang terlibat kan tidak baik itu. Termasuk tenaga kontrak tenaga kontrak itu paling gampang, kalau dia macem-macem kan selesai dia paling gampang kalau orang kontrak itu,” jelasnya.

“Ada pengawasan dari BKD untuk melihat tapi tidak langsung menunjukkan tapi ada informasi maka dipanggil lalu ditegur kalau pengawasan khusus dari Bawaslu,” imbuhnya.

Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Bawaslu Lombok Utara menemukan adanya ASN yang ikut dalam politik praktis. Teranyar ada salah seorang guru di Kecamatan Bayan dan juga oknum ASN di Dinas Kesehatan diduga berpolitik untuk memenangkan bakal pasangan calon Najmul-Kus. Kusmalahadi sendiri diketahui merupakan Putra dari Bupati Lombok Utara yaitu H. Djohan Sjamsu. Mengenai hal itu, Djohan mengaku tetap bersikap netral.

“Kalau itu (soal temuan Bawaslu) saya belum tahu pasti. Cuma yang jelas kita tetap netral tidak boleh berpihak, namun semua punya hak pilih. Kalau ada kampanye dia mendengar ya supaya dia bisa memilih mana yang dipilih dengan benar gitu,” katanya.

Ditanya mengenai Putranya yang mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati, pria yang juga menjabat Dewan Penasihat DPC Gerindra KLU itu mengatakan semua orang memiliki hak, termasuk sang putra. Kendati begitu ia belum ada rencana untuk kampanye untuk saat ini apalagi sampai mengambil cuti untuk mengkampanyekan pasangan tersebut.

“Pilkada itu terbuka siapa saja boleh masuk, anak saya karena dia warga KLU wajar dia ikut. Kalau dia sudah lakukan pertemuan (dengan warga) ya silakan tidak ada soal, karena itu haknya. Saya belum ada rencana ke sana (kampanye) kalau Sabtu Minggu libur boleh, kalau diluar hari itu ndak ada cuti khusus meski belum dijadwalkan,” pungkasnya.