Pemprov NTB Integrasikan 921 Data dari 43 OPD, Wujudkan Satu Referensi Pembangunan Daerah

Sasamboinside.com – Pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat integrasi 921 data pembangunan dari 43 perangkat daerah sebagai fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.

Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data pada Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang digelar di Mataram, Senin (2/6/2026).

Kegiatan ini diikuti para produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, dan tim teknis dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dengan dukungan Program SKALA.

Penguatan tata kelola data menjadi salah satu perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Pemerintah Provinsi NTB meyakini pembangunan yang efektif hanya dapat dilakukan apabila didukung data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan integrasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah menggunakan referensi data yang sama.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, selama ini pemerintah sering menghadapi tantangan berupa perbedaan data antarinstansi maupun antara daerah dan pusat yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap tata kelola data. Karena pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

Aka menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan integrasi sistem secara menyeluruh.

Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga tata kelola dan mekanisme interoperabilitas antar sistem.

“Integrasi data bukan sekedar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang kita bangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan integrasi data akan memberikan manfaat besar bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan menggunakan data yang sama.

Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran karena pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data secara berulang oleh masing-masing instansi.

Ketiga, memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.

“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini menjadi penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Karena itu, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.

“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.

Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis pembangunan, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.

Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dirancang berdasarkan data yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi data ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan NTB yang semakin modern, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Ftr).