Sasamboinside.com – Di usia yang ke-80, Lombok Tengah tak ingin hanya larut dalam gegap gempita perayaan.
Di balik seremoni dan ucapan selamat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah memilih menjadikan momentum ini sebagai cermin untuk berkaca: sudah sejauh mana pemerintahan berjalan sesuai harapan rakyat.
Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, menegaskan bahwa HUT ke-80 harus menjadi titik evaluasi, bukan sekadar seremoni.
“DPRD punya tiga fungsi utama, dan salah satunya adalah pengawasan. Nah, ini momentum kami untuk mengevaluasi perkembangan sistem pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Ramdan usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (14/9/2025).
Ramdan menilai, refleksi di usia ke-80 adalah hal yang wajar bagi daerah yang sedang tumbuh.
Menurutnya, DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk meneguhkan komitmen kerja kolektif bersama pemerintah daerah, terutama dalam pembahasan APBD yang lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran bermakna. Tidak hanya terserap, tapi berdampak,” katanya.
Selama satu tahun terakhir, DPRD melalui berbagai komisi tengah menggodok sejumlah rancangan peraturan daerah (Perda) yang dinilai strategis.
Salah satunya soal pemanfaatan aset daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini salah satu cara DPRD mendorong pemanfaatan aset di Lombok Tengah untuk memperkuat fiskal daerah,” ujar Ramdan.
Namun di sisi lain, tantangan ekonomi daerah kian nyata. Pemerintah Lombok Tengah tengah “galau” setelah adanya pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 383 miliar.
Kondisi itu, kata Ramdan, menuntut langkah cepat dan cerdas dalam memperkuat basis pendapatan daerah.
“Pemerintah sekarang sedang mencari langkah-langkah penguatan fiskal agar PAD meningkat tahap demi tahap. Kami di DPRD tentu mendukung penuh setiap upaya yang rasional dan produktif,” ujarnya.
Isu lain yang juga mengemuka adalah rencana mengaktifkan kembali BUMD PT Lombok Tengah Bersatu. Soal ini, Ramdan mengaku DPRD belum menerima laporan resmi dari eksekutif.
Namun ia memastikan, jika nanti resmi diajukan, lembaganya akan melakukan kajian mendalam terhadap potensi dan risikonya.
“BUMD itu menyangkut pengelolaan aset dan pengembangan PAD. Kami akan pelajari baik-buruknya. Karena aset daerah—baik sumber daya manusia, alam, maupun bangunan—harus dikelola sesuai potensi dan peluang yang ada,” katanya.
Di akhir pembicaraan, Ramdan memberi pesan reflektif. Bagi DPRD, peringatan HUT ke-80 bukan soal usia, tetapi soal kematangan dalam berdemokrasi dan mengelola pemerintahan.
“Perayaan ini harus jadi momentum introspeksi. Apakah sistem pemerintahan kita sudah berpihak pada rakyat atau belum. Di situlah DPRD harus hadir lebih kuat,” tutupnya. (Her)