Kisruh Penggusuran Warung di Tanjung Aan, Dugaan Persekongkolan Pemkab dan Investor Mencuat

Sasamboinside.com — Konflik antara warga dan PT. ITDC terkait rencana penertiban pedagang di sepanjang Pantai Tanjung Aan semakin memanas.

Namun yang justru menyulut kemarahan masyarakat adalah sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dinilai diam, abu-abu, dan seolah cuci tangan dari tanggung jawab.

Warga mulai kehilangan kepercayaan. Banyak yang menduga adanya permainan terselubung dan persekongkolan antara Pemkab Lombok Tengah dengan pihak investor.

Dalam situasi ini, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, justru absen dari panggung masalah.

Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4), Lalu Habiburrahman, menilai Bupati terlalu pasif dan terkesan menghindari konflik.

Padahal, saat masyarakat terancam kehilangan ruang hidup dan mata pencahariannya, di situlah kepemimpinan diuji.

“Jangan diam, Pak Bupati. Masyarakat menanti keberpihakan Anda. Jangan cuma tampil saat panen dan seremonial, tapi hilang ketika rakyat menjerit,” tegas Habiburrahman,” via siaran persnya, Minggu, 29/6/25.

Menurutnya, sikap bungkam Pemkab Lombok Tengah bisa dimaknai sebagai bentuk pembiaran bahkan pembenaran atas tindakan represif yang dilakukan oleh pihak investor.

Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang penertiban, tapi tentang keberpihakan.

“Kami mendesak Bupati untuk tidak sekadar jadi penonton atau pelengkap penderitaan rakyatnya sendiri. Beranilah hadir dan pasang badan untuk rakyat! Jangan biarkan jabatan Bupati anda tercatat sebagai pemimpin yang tunduk pada investor berkantong tebal,” tambahnya.

FP4 juga menyoroti tidak adanya dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan investor. Penertiban tanpa solusi hanya akan melahirkan ketegangan baru.

Menurut dia, keberadaan ITDC seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, FP4 menyerukan agar Pemkab Lombok Tengah segera menghentikan semua rencana penertiban sepihak dan membuka ruang mediasi dengan melibatkan masyarakat terdampak, tokoh adat, serta lembaga independen.

“Kalau Bupati masih diam, maka kami patut bertanya: siapa yang Anda bela, rakyat atau investor?” tanyanya.

“Lembaga kami berkomitmen akan terus mengawal isu ini dan siap turun ke lapangan bersama warga jika tindakan sewenang-wenang terus dipaksakan,” pungkasnya.