Ketua DPRD NTB Mangkir, Sidang Gugatan Aktivis Fihiruddin Kembali Tertunda

Sasamboinside.com – Sidang kedua gugatan PMH 105 aktivis M Fihiruddin terhadap Ketua DPRD NTB kembali digelar di Pengadilan Negeri Mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kuasa Hukum Penggugat Gilang Hadi Pratama.,S.H., mengatakan pada sidang gugatan kedua ini, prinsipal yakni Ketua DPRD NTB dan tergugat yang lainnya tidak hadiri persidangan.

“Bu Isvie sebagai prinsipal dan tergugat lainnya tidak hadir jadi sidang tidak digelar,” katanya di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa 11 Maret 2025.

Dengan tidak hadirnya ketua DPRD NTB dan tergugat lainnya pada sidang kedua ini, PN Mataram menunda untuk digelar kembali pada pekan depan.

“Sidangnya ditunda dan akan digelar Minggu depan,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya akan terus berjuang hingga dapat terwujud putusan pengadilan yang adil bagi Fihiruddin dan berharap ketua DPRD NTB dan tergugat lainnya dapat kooperatif dalam menjalani persidangan.

“Sampai kapanpun kami siap dan akan tetap berjuang, kami berharap dari pihak tergugat tetap hadir menjalani persidangan,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum ketua DPRD NTB Imam Zarkasi mengatakan pihaknya baru mendaftarkan kuasa sehingga baru dapat menghadiri persidangan.

“Saya sebagai kuasa hukum Bu Isvie hari ini baru daftar surat kuasanya, sehingga kami baru bisa dapat ikuti persidangan, tapi kemungkinan hari ini ditunda persidangannya hingga minggu depan,” katanya.

Untuk diketahui, aktivis Fihiruddin kembali menggugat Perbuatan Melawan Hukum Ketua DPRD NTB dan Fraksi lainnya ke Pengadilan Negeri Mataram setelah sebelumnya dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi NTB setelah mengajukan banding atas putusan PN Mataram.

M. Fihiruddin sempat meringkuk di sel  tahanan Polda NTB, dalam proses perkara pidana ITE, yang berujung tidak terbukti bersalah dan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas dasar tersebut sehingga aktivis M. Fihiruddin menggugat PMH ketua DPRD NTB dan Fraksi yang lainnya untuk mendapatkan keadilan.