Sasamboinside.com – Pemandangan memilukan menyelimuti pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada Selasa, 15 Juli 2025.
Tangis histeris pecah dari para pemilik dan karyawan warung-warung di sepanjang sempadan pantai, kala petugas dari InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) merangsek melakukan penggusuran.
Seperti yang terjadi pada Warung Aloha, di mana pemilik dan karyawannya hanya bisa pasrah menyaksikan barang-barang mereka diangkut paksa keluar dari area warung.
Kartini, pemilik Warung Aloha, dengan suara bergetar mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa pihaknya tidak pernah diberikan ruang untuk berbicara atau menyampaikan aspirasi mereka terkait penggusuran ini.
“Kami tidak pernah ada diberikan ruang untuk berbicara, kami tidak ada kesempatan untuk maunya kami bagaimana dalam penggusuran ini. Kami tidak dianggap, kami tidak dianggap menjadi warga NKRI di sini. KTP yang kami punya itu sia-sia, tidak ada gunanya,” tutur Kartini dengan suara tercekat menahan tangis.
Menurut Kartini, mereka hanya mencari nafkah dengan berjualan di sempadan pantai, namun kini pemerintah mengambil alih segalanya.
“Katanya untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan di belakang belum ada, masih kosong ribuan hektar, tapi kenapa yang di depan harus didahulukan? Kami sudah sampaikan, dahulukan yang di belakang, maka kami bisa ditata.” ujarnya.
Atas penggusuran itu dirinya pun bingung harus berbuat apa terhadap 60 karyawannya.
“Karyawan kami yang 60 orang ini mau kemana? Sekarang kami benar-benar tidak tahu harus makan apa ke depan,” katanya penuh haru.
Kartini juga menyoroti ironi di balik penggusuran ini. Ia merasa ada upaya ITDC untuk mengadu domba sesama warga, bahkan di antara ia dan suaminya sendiri.
“Jadi untuk pemerintah, Bapak Presiden Prabowo, sulitnya mereka yang sedang perang sekarang, punya kami ini tidak ada apa-apanya, mereka lebih sulit. Tapi aparat di sini membuat kami perang, sesama warga perang. Bahkan saya dan suami saya diadu domba, dijanji-janjikan kepada kami untuk diberikan tempat, Aloha akan berdiri, tapi kami tidak ikhlas kalau Aloha saja yang berdiri di tempat ini, karena kami membangun tempat ini bersama-sama, kami melestarikan tempat ini bersama-sama,” ungkapnya sembari menangis.
Proses land clearing atau pengosongan lahan di sepadan Pantai Tanjung Aan pada Selasa (15/7/2025) berjalan aman dan lancar.
Dari pantauan dilokasi, banyak pemilik warung melakukan pembongkaran secara mandiri.
Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto menilai tidak ada kendala selama kegiatan pengosongan lahan berlangsung.
“Tidak ada kendala, kita koordinasi dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengosongan lahan ini melibatkan total 700 personel gabungan.
“Personel yang kita libatkan 600 dari personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP, BKD, kemudian 100 orang dari ITDC. Jadi 700 orang ada di sini untuk mengawal kegiatan pengamanan. 600 pengamanan dan 100 orang melakukan kegiatan pengosongan,” jelas AKBP Eko Yusmiarto.
Kegiatan pengosongan lahan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ke depan, dimulai hari ini. Pelaksanaan dibagi menjadi tiga area, yaitu tengah, timur, dan barat.
“Alhamdulillah sampai siang hari ini berjalan lancar,” imbuhnya.
Meskipun sempat ada permohonan waktu dari beberapa masyarakat yang melakukan hearing, Kapolres menegaskan bahwa waktu telah diberikan sebelumnya.
“Intinya minta waktu tapi kami sampaikan bahwa waktu sudah diberikan sebelumnya jadi hari ini kita sudah langsung action untuk melakukan pengosongan,” tegasnya.
AKBP Eko Yusmiarto menekankan bahwa kegiatan pengosongan lahan ini dilakukan berdasarkan dasar yang jelas dan bertujuan untuk mensukseskan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang merupakan prioritas Presiden.
“Hari ini area harus bersih, kita melakukan kegiatan pengosongan sampai 3 hari ke depan. Kita melakukan pengosongan lahan yang sudah jelas dasarnya, kita untuk mensukseskan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika prioritas presiden untuk kawal di sini,” tuturnya.
Dalam kegiatan ini, ITDC juga menyiapkan tiga alat berat. Pihak kepolisian, lanjut Kapolres, hanya bertugas mengawal agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.
“Di sini kita hanya mengawal kegiatan masyarakat, jangan sampai masyarakat melawan kegiatan yang melawan hukum,” pungkasnya.
