Sasamboinside.com – Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan audiensi dan silaturahmi dengan pihak Bank BNI Cabang Pembantu Praya untuk mengklarifikasi sejumlah keluhan terkait kendala pencairan gaji pensiunan dalam beberapa bulan terakhir.
Pertemuan berlangsung pada Kamis (13/11/2025) di Kantor Cabang Pembantu BNI Praya. Dari pihak BNI hadir Kepala Cabang Pembantu Praya beserta wakilnya, sementara FP4 diwakili oleh Direktur FP4 Lalu Habiburrahman, Sekretaris FP4 Lalu Deny Rusmin Jayadi, S.H., Kabid Hukum FP4 Achmad Syaifullah, S.H., M.H., serta jajaran pengurus FP4 NTB lainnya.
Dalam forum tersebut, FP4 menyampaikan sejumlah aduan dari pensiunan yang mengeluhkan tidak bisa mencairkan gaji pada Oktober dan November akibat rekening mereka terblokir, padahal telah melakukan autentikasi melalui aplikasi ANDAL by Taspen sesuai arahan resmi.
“Persoalan ini tidak dialami oleh satu atau dua orang saja, tetapi beberapa pensiunan di Lombok Tengah mengalami hal serupa. Kondisi ini tentu sangat memberatkan mereka yang sebagian besar sudah lanjut usia dan bergantung penuh pada dana pensiun untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Direktur FP4, Lalu Habiburrahman.
FP4 menegaskan, sebagai bank penyalur dana pensiun negara, BNI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Habiburrahman menekankan pentingnya kepastian dan keadilan layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti pensiunan lansia yang kesulitan menggunakan layanan digital.
Ia meminta BNI menyediakan mekanisme alternatif bagi mereka yang mengalami kendala teknis dalam proses autentikasi.
“Kami berharap BNI menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan humanis. Para pensiunan sudah mengabdi puluhan tahun kepada negara, dan pelayanan kepada mereka semestinya menjadi prioritas,” tegas Habiburrahman.
FP4 juga mendorong adanya perbaikan koordinasi antara BNI dan PT Taspen (Persero) terkait proses autentikasi, pembukaan blokir rekening, hingga percepatan pencairan dana pensiun.
Selain itu, FP4 menyatakan siap menjadi mitra konstruktif bagi BNI dalam melakukan sosialisasi layanan dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik di Lombok Tengah.
“Silakan masyarakat yang mengalami kasus serupa melapor ke sekretariat FP4. Kami akan tindak lanjuti, bahkan bila perlu menempuh langkah hukum apabila pelayanan publik yang seharusnya hak warga negara terabaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, pihak BNI Praya menyambut baik pertemuan tersebut dan menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti laporan FP4 serta membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka.
Audiensi berjalan kondusif dan penuh semangat kolaboratif. Kedua pihak bersepakat untuk memperkuat koordinasi demi memastikan para pensiunan mendapatkan haknya secara tepat waktu dan tanpa hambatan.